MANGUNINEWS.COM, Minahasa – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Rabu (28/8).
Diketahui, dilaksanakannya kegiatan ini dalam rangka mendapat input secara akademis guna finalisasi hasil penelitian dan catatan kritis serta usulan road-map advokasi demokrasi inklusif dalam merevisi UU Pemilu.
Kharisma Kurama SH selaku Ketua Pengurus Wilayah AMAN Sulut menuturkan bahwa kegiatan ini sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga, yakni sindikasi pemilu demokrasi serta indonesia parlementer yang pada sebelumnya telah melakukan riset tentang praktek-praktek demokrasi masyarakat adat.
“Dalam kesempatan ini kami bersama sama melakukan FGD untuk membeda atau mendiskusikan lagi hasil riset tersebut dengan melibatkan para akademisi lintas keilmuan, peneliti, aktivis masyarakat adat serta jurnalis,” katanya.
Dirinya menjelaskan, kenapa kegiatan ini dilaksanakan di FISIP Unsrat Manado dikeranakan kampus ini kosisten terhadap penelitan serta riset-riset dalam keberlangsungan implementasi hak sosial politik oleh masyarakat adat khusunya.
“Lewat FGD ini, kami berharap Masyarakat Adat bisa ditempatkan sebagai subjek dan bukan lagi sebagai objek penelitian dalam demokrasi inklusif,” jelas Kharisma.
Seusai kegiatan, Dr. Daud Ferry Liando SIP, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado sekaligus narasumber menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya untuk FGD ini kepada pihak AMAN Sulut.
“Terima kasih serta apresiasi setinggi tingginya kepada pihak AMAN Sulut yang sudah boleh memilih FISIP Unsrat untuk dijadikan tuan rumah. Hal ini menjadikan suatu kebanggan buat kami karena di satu sisi kami mendapat kepercayaan dan kedua kami juga bangga karna mendapat ilmu pengetahuan dari FGD ini,” ujar Liando.
Sambungnya, sebagai catatan dalam kesempatan ini kita semua perlu mengidentifikasi dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan kearifan lokal.
“Masih banyak tradisi atau adat istiadat yang perlu kita tiru dalam rangka mengawal demokrasi bedasarkan jati diri bangsa. Selain itu juga negara perlu mengakui secara politik dan hukum bagi masyarakat adat,” tutup Liando.
Dalam FGD ini juga pengurus wilayah AMAN Sulut bersama jajaran pimpinan FISIP Unsrat melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam rangka saling membantu kerja-kerja penelitian dan advokasi demokrasi kedepan.
Hadiri dalam FGD ini, Abdi Akbar Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat PB AMAN, Muhammad A. Mahgribbi Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Akademisi UNSRAT, Akademisi UNIMA, Akademisi IAKN, MAPATIK, Gerakan Minahasa Muda, Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur serta Jurnalis.(Glen)
