Ancam Petani dan Nelayan, Presiden Diminta Hentikan Seluruh Pembahasan RUU Cipta Kerja

MANGUNINEWS.COM, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dianggap ikut membahayakan petani. Surat terbuka pun dilayangkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ke Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Kepala negara didesak untuk menghentikan seluruh pembahasan RUU tersebut.

“Kami, dari Konsorsium Pembaruan Agraria, organisasi gerakan reforma agraria, secara sungguh-sungguh telah mencermati pidato Bapak Prsiden pada Jumat (24/4), yang secara resmi menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan atau perburuhan dalam RUU Cipta Kerja. Setelah sebelumnya, Ketua DPR RI juga meminta hal serupa, yakni meminta Badan Legislasi DPR menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU tersebut,” kata Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA, Minggu (26/4).

Dalam surat itu ditulis, RUU Cipta Kerja bukan semata persoalan klaster ketenagakerjaan, melainkan persoalan ideologi bangsa yang tengah dirancang begitu liberal di dalam RUU ini.

“Bapak Presiden yang kami hormati, dalam pembangunan ekonomi ada tiga faktor utama yang saling terkait, sumber-sumber agraria utamanya tanah, modal dan tenaga kerja. Kesemuanya tidak terpisah satu sama lainnya,” sebut Dewi.

“Oleh sebab itulah dalam pandangan konstitusi kita, UUD 1945, yang menjadi mandat utama Presiden RI, secara jelas disebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama (koperasi), kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” sambungnya.

Disebutkan, menerjemahkan UUD 1945 dan mengatasi akibat penjajahan selama 350 tahun, para pendiri bangsa kemudian mengesahkan UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menempatkan tanah sebagai sarana produksi bagi rakyat, khususnya petani, peladang tradisional dan nelayan. Sehingga mereka memiliki tanah untuk kemakmuran dan keberlanjutan hidupnya. Lalu negara menyediakan modal bagi mereka untuk produksi, mengajarkan teknologi tepat guna dan membangun usaha-usaha modern yang dimiliki secara bersama-sama dalam wujud koperasi dan/atau bentuk-bentuk usaha tani dan nelayan lainnya.

“Bapak Presiden, keseluruhan terjemahan tersebut adalah kewajiban konstitusional negara yang harus dijalankan pemerintahan saat ini. Satu agenda bangsa kita yang setelah merdeka belum juga dijalankan. Agenda tersebut dinamakan reforma agraria (land reform plus). Sekedar mengingatkan, agenda ini merupakan janji pemerintahan Bapak, yakni akan menjalankan reforma agraria secara penuh dan konsekuen untuk mengakui dan memenuhi hak-hak petani atas tanah dan kampungnya, serta menyelesaikan konflik agraria structural,” paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan, agenda inilah yang akan menegakkan cita-cita UUPA bahwa tak ada monopoli swasta atas tanah karena tanah memiliki fungsi sosial, dan negara mendorong usaha bersama di lapangan agraria dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong-royong lainnya.

“Perkenankan kami mengingatkan Bapak Presiden, bahwa masalah RUU Cipta Kerja bukan masalah klaster per klaster. Sebab tiga faktor produksi tadi, yakni tanah, modal dan tenaga kerja itu saling terkait. Oleh sebab itu, selain merugikan buruh, RUU Cipta Kerja juga merugikan petani,” tandas Dewi.

Karena itu, dengan menunda pembahasan RUU Cipta Kerja hanya untuk klaster ketenagakerjaan, dan tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja klaster lainnya, maka pembahasan RUU ini tetap menjadi ancaman besar bagi petani, buruh tani, buruh kebun, masyarakat adat, nelayan dan masyarakat miskin di desa maupun kota.

“Bapak Presiden, RUU ini akan merontokkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan yang masih tersisa saat ini. Sebab telah menempatkan tanah dan sumber daya alam sebagai barang komersil yang ditawarkan kepada investor dengan cara-cara yang bertentangan dengan Konstitusi dan UUPA,” terangnya.

Disebutkan, atas persetujuan Presiden, para Menteri telah menyusun sebuah RUU yang menempatkan tanah dan hutannya sebagai komoditas semata: menjadikannya barang komersil melalui sistem liberalisasi pasar tanah; alat tukar-guling kepentingan bisnis; dan obyek eksploitasi untuk mengeruk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

“Bapak Presiden, sejatinya tanah bukan semata barang komersil yang bebas merdeka diperjualbelikan oleh negara kepada kaum investor. Semata demi ambisi pembangunan, apalagi dengan cara-cara menghilangkan hak-hak dasar sekaligus lapangan kerja petani, menyingkirkan pertanian dan perkebunan rakyat, memusnahkan kearifan lokal,” tandasnya.

“Bapak Presiden, RUU Cipta Kerja merancang begitu banyak perubahan atas UU yang terkait sumber-sumber agraria seperti sektor pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, minerba, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur,” papar Dewi.

Menurutnya, konsekuensinya, RUU ini menempatkan posisi rakyat dalam situasi berbahaya karena keberlanjutan hidupnya sebagai petani dan masyarakat adat makin terancam. Pendeknya, RUU ini mengobrak-abrik hal-hal prinsipil yang bersifat melindungi keselamatan masyarakat karena hendak memuluskan proses-proses perampasan tanah rakyat.

Pertama, bahaya RUU ini hendak memangkas proses pengadaan tanah untuk kawasan non-pertanian dengan merubah UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ia bermaksud mempersingkat proses perolehan ijin untuk mengkonversi tanah pertanian ke fungsi-fungsi non pertanian yang diajukan investor.

“Bapak Presiden, alhasil jika RUU ini disahkan, akan dengan mudah menghilangkan tanah-tanah pertanian keluarga. Mayoritas penduduk Indonesia, utamanya masyarakat agraris, para petani dan peladang tradisional akan semakin terpinggirkan dengan penguasaan tanah-tanah sisa, pemilikan tanah kecil-kecil (guremisasi di pedesaan). Bahkan menjadi petani landless alias tidak bertanah. Akhirnya mereka terlempar dari sektor pertanian, terpaksa menjadi buruh kebun, TKI atau TKW,” terangnya.

Dewi mengungkapkan, sensus pertanian Indonesia yang terakhir saja (2003-2013), sudah mencatat bahwa 5,1 juta rumah tangga petani telah terlempar dari sektor pertanian karena hak atas tanah dan keberlanjutan mata-pencahariannya tercerabut oleh bussines as usual pembangunan.

“Tanah pertanian yang telah menyusut drastis akan diperparah oleh RUU ini,” tegasnya.

Kedua, RUU ini juga disebutkan berbahaya karena secara sembunyi-sembunyi ingin merubah UUPA dan seolah memasukan norma baru, dengan memberi karpet merah kepada perusahaan-perusahaan raksasa di sektor perkebunan untuk bisa mengantongi hak atas tanah berupa hak guna usaha (HGU) langsung 90 tahun sejak permohonan awal.

“Rancangan HGU 90 tahun ini adalah kemunduran besar bangsa kita, karena UUPA telah mengatur dan membatasi badan usaha melalui HGU paling lama 25 tahun, dan hanya boleh diperpanjang jika memenuhi syarat UUPA.”

Dengan begitu, RUU Cipta Kerja sesungguhnya lebih cilaka dari UU Agraria Kolonial yang “hanya” memberi 75 tahun kepada maskapai-maskapai perkebunan Belanda. Pemerintah juga terbukti mengabaikan Keputusan MK terhadap UU Penanaman Modal yang telah membatalkan 90 tahun atas HGU.

Ketiga, bahaya lainnya adalah proyek-proyek pengadaan tanah untuk pembangunan. RUU ini hendak memperkuat UU No.2/2012 terkait pengadaan tanah dengan cara memperluas definisi kepentingan umum dalam pengadaan tanah. Tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi diperluas lagi menjadi mencakup kepentingan investor tambang, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Tak dapat dipungkiri, RUU Cipta Kerja bersifat rakus tanah dengan semakin mempermudah terjadinya penggusuran dan pembebasan lahan secara sepihak atas nama pembangunan,” tuturnya.

Dengan begitu, RUU ini akan memperparah ketimpangan struktur agraria di Indonesia. Saat ini saja, 68 % asset kekayaan nasional utamanya berupa asset tanah hanya dikuasai oleh 1 persen penduduk. Artinya, kekayaan nasional dikuasai segelintir kelompok saja.

“RUU hanya akan memperparah ketimpangan ekonomi bagi rakyat kecil,” katanya.

Melalui RUU Cipta Kerja, petani dan masyarakat adat dikondisikan tak punya pilihan lain selain melepaskan tanahnya demi proyek-proyek investasi skala besar. Kemudian digiring untuk menjadi tenaga kerja upah rendahan di perkebunan, industri kehutanan, pertambangan, bandara, pariwisata, perhotelan, resort dan sebagainya.

“Ironisnya, mereka menjadi tenaga kerja di atas tanah-tanah yang dulu adalah milik keluarga mereka. Jelas RUU ini akan melibas pertanian-peternakan rakyat, menghilangkan desa dan kampung-kampung masyarakat adat.”

“Harap diketahui oleh Bapak Presiden, itu baru tiga contoh saja dari sekian ratus contoh betapa berbahayanya RUU ini yang berkaitan dengan hajat hidup petani dan rakyat kecil. Mengingat RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster yang mengubah 79 UU. Dari 1.244 pasal, selain UUPA 1960 yang hendak diobrak-abrik, setidaknya ada 13 lebih UU lain dan norma baru yang dirancang yang akan berdampak luas pada hajat hidup petani dan masyarakat agraris,” terang Dewi.

RUU ini dikatakan kental berorientasi pada kemudahan untuk perusahaan skala besar di seluruh sektor agraria (pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pesisir dan pulau-pulau kecil, properti dan infrastruktur). Akibatnya RUU ini abai terhadap keselamatan dan pemenuhan hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria yang seharusnya dijamin negara.

“Bapak Presiden, kita berada dalam situasi krisis agraria di mana banyak petani masih menderita dari kemiskinan akibat struktur agraria yang kapitalistik dan menindas. Ketimpangan dan konflik agraria yang dihadapi petani dengan perusahaan perkebunan negara (BUMN/PTPN), perkebunan swasta, perusahaan kehutanan negara (BUMN/Perhutani), HTI, ijin tambang, proyek-proyek infrastruktur dan pariwisata premium terus terakumulasi dan  menumpuk menunggu penyelesaian. RUU Cipta Kerja akan melanggengkan situasi krisis agraria Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, rumitnya perizinan yang menyebabkan investor enggan masuk, bukan karena mereka sulit mendapatkan tanah, atau karena jangka waktu hak atas tanah yang kurang lama. Tapi karena birokrasi yang korup. “Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan tahun 2019, korupsi merupakan faktor penyebab rendahnya investasi di Indonesia. Termasuk korupsi agraria dan SDA,” ungkapnya.

Kata Dewi, dengan mengumumkan bahwa “hanya” menunda klaster perburuhan tentu mengecewakan. Selain seperti tak ada sensitivitas terhadap situasi krisis wabah Covid-19 yang juga dihadapi petani dan rakyat miskin, menandakan pula bahwa pemerintah bersama DPR dan partai politik memiliki cara berpikir yang bermasalah secara fundamental dalam menempatkan keselamatan rakyat. Pemerintah juga belum memiliki strategi dasar pembangunan nasional yang mandiri dan berdaulat untuk bangsa ini, selain hanya mengikuti desakan pembangunan ala kapitalisme ultra neoliberal apabila mengesahkan RUU ini.

“Kita telah lama merdeka secara politik, kita semua menginginkan negara kita tercinta ini mampu membangun dan menjadikan rakyat sebagai aktor pembangunan yang utama. Bukan menjadikan bangsa kita sebagai bangsa koeli dan koeli di antara bangsa-bangsa rakyat memiliki modal sosial, ekonomi, kultural, religi dan politik,” kata Dewi.

Artinya, rakyat termasuk petani, nelayan dan peternak sesungguhnya adalah investor berharga bagi bangsa Indonesia, yang apabila dilindungi dan diperkuat hak-hak dasarnya akan menjadikan Indonesia bangsa yang makmur dan berdaulat pangan. Dengan memperkuat petani, pertanian dan kebun rakyat dalam usaha gotong-royong yang modern maka nol impor pangan dapat menjadi praktik bangsa ke depan. Sehingga niscaya mereka menjadi tulang-punggung negara dalam ekspor pangan lokal bagi bangsa-bangsa lain,” urainya.

KPA menegaskan, lapangan kerja bagi Indonesia yang merdeka bukanlah menempatkan manusia semata-mata diperas tenaganya untuk menjadi buruh. Akan tetapi, lapangan kerja yang memanusiakan ditandai dengan menguatnya sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan rakyat yang dijamin dan dilidungi negara.

“Kita bukan bangsa yang akan menghamba pada keinginan investor yang bersifat lapar tanah,” tegas Dewi.

“Kita membutuhkan investor untuk hal-hal yang belum kita kuasai. Sementara RUU ini hendak menyediakan tanah, modal dan tenaga kerja, usaha pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, perikanan, kelautan yang sesungguhnya telah kita kuasai, lalu hendak diserahkan bahkan diobral kepada investor. Rakyat digiring menjadi koeli atas nama menciptakan lapangan kerja (baru),” jelasnya.

Ditegaskan, RUU ini ingin menghilangkan hak-hak dasar dan harga diri petani dan peladang tradisional akibat alat produksinya yang utama, yakni tanah, hendak diprioritaskan secara lebih kuat untuk kelompok investor.

“Dengan hormat, sekali lagi, kami meminta Bapak Presiden menghentikan segera pembahasan RUU Cipta Kerja, karena dapat menimbulkan situasi kontraproduktif dan keresahan di kalangan petani; menarik Surpres karena ini bukan semata masalah menunda klaster ketenagakerjaan. Bagi KPA, ini masalah keseluruhan isi dan orientasi RUU Cipta Kerja, karena menempatkan keselamatan petani, buruh tani, masyarakat adat, dan rakyat kecil lainnya di ujung tanduk krisis berlapis,” pintanya.

Menurut Dewi, dalam situasi krisis ini, KPA meminta Pemerintah RI fokus gotong royong bersama rakyat mengatasi ancaman wabah Covid 19 dan krisis multi dimensi, termasuk krisis pangan, serta segera menjalankan reforma agraria sejati.

“Mari kembali kepada ideologi Pancasila dan UUPA 1960, karena petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan tidak membutuhkan RUU Cipta Kerja, melainkan pengakuan haknya atas tanah dan wilayah hidupnya,” pungkasnya.

Diketahui, dalam surat terbukan itu tertulis jelas jika anggota KPA terdiri dari hampir seratus organisasi atau lembaga, seperti Serikat Petani Pasundan Ciamis (SPP Ciamis), Serikat Petani Pasundan Garut (SPP Garut), Serikat Petani Pasundan Pangandaran (SPP Pangandaran), Serikat Petani Pasundan Tasikmalaya (SPP Tasik), Serikat Petani Sriwijaya (SPS), Serikat Tani Tebo (STT) Jambi, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Sumut Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Karawang (Sepetak), Serikat Tani Bengkulu (STaB), Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP), Serikat Petani Badega (SPB), Serikat Petani Batanghari (SPB), Serikat Petani Gunung Biru (SPGB) Batu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kalbar, Serikat Petani Lumajang (SPL), Serikat Petani Majalengka (SPM), Serikat Rakyat Binjai dan Langkat (Serbila), Serikat Tani Independen (Sekti), Jember,         Serikat Tani Independen Pemalang (STIP), Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS), Serikat Tani Konawe Selatan (STKS), Serikat Tani Kontu Kowuna Muna, Serikat Tani Likudengen Uraso, Sulsel, Serikat Tani Sigi (STS) Sulteng, Persatuan Petani Jambi (PPJ), Serikat Perjuangan Tani Nelayan Toli-toli, Serikat Petani Tulungagung, Serikat Rakyat Kediri Berdaulat, Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) Salatiga.

Tercatat juga, Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat Banyumas, Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja), Serikat Tani Merdeka, Serikat Tani Independen Pemalang (STIP), Serikat Tani Sejahtera Indonesia Pematang Siantar, Serikat Petani Serdang Bedagai, Serikat Nelayan Merdeka Sumut, Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNI, Serikat Nelayan Bengkulu, Omah Tani, Serikat Tani Mandiri Cilacap,Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (Hitambara), Lidah Tani Blora, Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB), Pergerakan Petani Banten (P2B), Persatuan Petani Cianjur (PPC), Persatuan Petani Siantar Simalungun (SPSS), Rukun Tani Indonesia (RTI), Forum Petani Kendal (FPPK), Forum Masyarakat Labuhan Batu (Formal), Forum Nelayan Togean, Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB), Forum Perjuangan Rakyat Mojokerto, Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laeya-Kabupaten Bombana, Organisasi Tani Lokal Blongko dan Ongkaw Minahasa Selatan, Organisasi Tani Lokal Ratatotok Minahasa Tenggara, Persatuan Rakyat Salenrang Maros Sulsel, Forum Petani Merdeka, Perkumpulan Masyarakat Pesisir Toli-toli, Serikat Tani Donggala, Forum Petani Cengkeh Toli-toli, Serikat Tani Pejuang Tanah Air, Serikat Petani Tambak, Gorontalo.

Ada juga Serikat Tani Sumberklampok Bali, Kelompok Tani Satria Pertiwi Batuampar Bali, Forum Petani Dompu, Forum Kesejahteraan Petani Konawae Selatan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Jakarta,            Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Forum Komunikasi Petani Malang Selatan, Wahana Tani Mandiri (WTM) NTT, Jaringan Kerja Tani (Jakatani) Banten, Persatuan Masyarakat Tani Aceh, Lembaga Adat Tatongano Wonua Kampong Hukaea, Alam Watabaro Kumbeweha, Lembaga Adat Sparano Wonua, Forum Masyarakat Tue-tue Ngapa Walanda, Forsda Kolaka, Farmaci, Ciamis, FPMR Tasikmalaya, FPPMG Garut, Puspaham Indonesia Kendari, KSPPM, Sumatra Utara, Forum Perjuangan Rakyat Batu, FPKKS Sragen, Tim Penyelamat Pembangunan Tanah Adat Luat Huristak, Amanat Penderitaan Rakyat Tap-Sel, Serikat Rakyat Binjai Langkat, Wallacea Palopo, BITRA Indonesia Medan, Yayasan Rumpun Bambu Indonesia Banda Aceh, Solidaritas Perempuan Anging Mamiri, Perkumpulan Koslata NTB, Sunspirit NTT, Bina Desa, Sitas Desa Blitar, Elpagar Kalbar, LAPAR, Makasar. (Tim Man)