APBD 2021, Eman Fokuskan Beberapa Hal Strategis

MANGUNINEWS.COM, Tomohon – Wali Kota Tomohon, Jimmy F. Eman, S.E. Ak., CA., memaparkan beberapa hal strategis dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021.

Hal-hal itu disampaikannya dalam kegiatan ‘Sosialisasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penyusunan APBD,’ Senin (31/8) di Villa Emitta Hotel Tomohon.

Menurut Eman, kegiatan ini memiliki makna yang strategis dalam melangkah untuk menyusun APBD tahun anggaran 2021.

Ia mengatakan pertama dengan berbagai regulasi yang ada, penyusunan APBD tahun anggaran 2021 agar lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif, dan menunjang tema yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tomohon tahun 2021, yaitu ‘Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.’

“Dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana,” ujar Eman.

Kedua, memperhatikan tahapan-tahapan dalam menyusun APBD sesuai yang tertuang dalam permendagri, dengan tidak mengurangi substansial APBD yang diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif.

“Disamping pentingnya pemahaman peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, perlu penyelarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional,” tuturnya.

Lanjutnya, memperhatikan anggaran-anggaran yang menjadi pengeluaran, wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, dalam menyusun anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat, benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas,” lanjut Eman.

Untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.

“Agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar Eman.

Terakhir, melakukan penguatan peran Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA).

Diketahui, hadir dalam kegiatan itu, narasumber Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 3 Wilayah Kalimantan Sulawesi Rooy John E. Salomany, Kepala Seksi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 3 Wilayah Kalimantan Sulawesi Yanuar Andriyana Putra, Ketua Tim Ahli Sistem Informasi Pemerintah Daerah Didik Joko Gagat Wahono, Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah, S.E., bersama anggota DPRD Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir. Harold Lolowang, MSc. MTh, serta jajaran pemkot Tomohon. (Anugrah Pandey)