Bawaslu Sulut Bahas Pengawasan Pemilu 2024 dalam Konteks Daerah Kepulauan

MANGUNINEWS.COM, Manado – Isu-isu di daerah kepulauan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) mencuat. Digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (5/11/2021), sejumlah persoalan terkuak dalam diskusi bertajuk ‘Pengawasan Pemilu 2024 dalam Konteks Daerah Kepulauan’.

Bertempat di Pojok Pengawasan, diskusi ini dimoderatori Mineshia Lesawengen dan dipantik oleh dua narasumber berkompeten, yakni Ketua Presidium JaDI Sulut, Johny Suak dan Anggota Bawaslu Sulut, Kenly Poluan.

Suak dalam pemaparannya mengatakan, bahwa perlunya melakukan terobosan untuk daerah kepulauan di Sulut. Dijelaskannya, ada tiga hal yang harus menjadi atensi menjelang persiapan pemilu 2024.

“Pertama adalah soal anggaran. Anggaran itu ada supaya penyelenggara pemilu betul-betul dipersiapkan, agar mereka mampu meminimalisir potensi-potensi yang akan terjadi di daerah kepulauan,” ujarnya.

Lanjutnya, perlu juga disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), guna menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

“Artinya penyelenggara pemilu di kepulauan itu perlu dibekali, bahkan harus adanya bimtek yang intensif untuk membekali mereka. Sehingga mereka mampu memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat, bahwa pemilu serta penyelenggara itu sangat penting,” jelasnya.

“Terakhir, pemilu itu sangat penting untuk menghasilkan pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terlebih di daerah kepulauan,” tandas Suak.

Sementara, Kenly Poluan menjelaskan, dalam evaluasi pemilu 2019 dan 2020 yang sudah dibuat oleh Bawaslu Sulut, beberapa masalah diakuinya spesifik terdapat di daerah kepulauan, baik pulau-pulau kecil maupun perbatasan.

“Jadi yang kami sebut kepulauan itu tidak saja di kabupaten kepulauan, seperti di Sitaro, Sangihe dan Talaud. Tapi juga kabupaten kota seperti Minahasa Utara, Manado, Bitung dan Bolaang Mongondow Timur yang ada daerah pulau-pulaunya,” kata Poluan.

Menurutnya, dari evaluasi itu pihaknya melihat harus ada satu tindakan afirmatif yang dilakukan, baik dalam konteks pengawasan pemilu maupun penyelenggaraan secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena problem daerah kepulauan kan masalahnya itu sejak dia dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilu. Dan beberapa temuan yang kami dapatkan di daerah kepulauan, kadang-kadang pemilih di daerah kepulauan ternyata terdaftar di daratan,” ungkapnya.

Disisi lain, dalam tahapan distribusi logistik sampai problem non tahapan juga terjadi demikian.

“Karena ada kendala-kendala teknis dalam distribusi terutama di pulau-pulau pinggiran atau daerah pulau perbatasan. Demikian juga dalam masa kampanye terjadi masalah-masalah yang kami sebut dengan problem non tahapan, seperti problem politik uang, netralitas ASN dan beberapa isu yang memang spesifik di pulau-pulau kecil,” pungkasnya.

Diketahui, diskusi ini turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu kabupaten kota se-Sulut, tokoh masyarakat dan insan pers yang dilaksanakan secara luring dan daring.

Penulis: Anugrah Pandey