MANGUNINEWS.COM, Motoling Barat – Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), sudah mengalir di Desa Tondei Satu, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Penyerahan secara simbolis telah digelar di kantor Hukum Tua (Kepala Desa, red) Desa Tondei Satu, Jumat (23/5).
Sekretaris Kecamatan Motoling Barat, Tinno Rumengan, S.I.K., hadir dalam penyerahan secara simbolis kepada salah satu perwakilan masyarakat penerima BLT-DD, Markus Man Tamba. Saat itu diserahkan uang senilai Rp. 600.000 untuk tiap penerima.
Ketika itu Rumengan mengatakan, Desa Tondei Satu adalah desa kelima yang menyalurkan BLT-DD. Nama-nama yang sudah ditetapkan tentunya sudah melalui kesepakatan bersama melalui ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat.
“Dalam pengamatan kami, nama-nama ini hadir sudah merupakan keputusan bersama yang tentunya ada standar-standar yang dilewati dan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Oyke Paoki, S.E., Pendamping Desa yang turut hadir menuturkan, masyarakat wajib mengawasi penyaluran ini. Ketika ada salah sasaran atau belum terdata namun layak, bisa langsung melapor ke pemerintah desa, kecamatan, dan Pendamping Desa. Supaya ke depannya bisa terjadi pembaruan data.
“Torang mengharapkan semua, penerima ini tetap diawasi oleh seluruh masyarakat. Sehingga ketika terjadi salah sasaran, atau juga yang paling penting ketika ada masyarakat yang belum tercover tapi ternyata layak, bisa dilaporkan kepada pemerintah desa atau juga pemerintah kecamatan, juga kepada kami Pendamping Desa sehingga ke depan masih bisa terjadi pembaruan data,” ucapnya.
Sebagai Pendamping Desa, ia berharap agar uang yang disalurkan dibelanjakan di toko-toko setempat yang ada di Desa Tondei Satu.
“Diharapkan ini juga dapat dimanfaatkan atau dibelanjakan di UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) setempat atau di toko-toko kecil yang ada di Tondei Satu sehingga uang ini tidak akan ke luar tetapi tetap berputar di Tondei Satu. Itu diharapkan dapat meningkatkan atau menjaga ketahanan ekonomi di Desa Tondei Satu,” harapnya.
Sementara, informasi berbeda keluar dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tondei Satu, Hanly Mogogibung. Ketika diwawancarai di rumahnya, dengan tegas ia menyampaikan jika musyawarah yang dilakukan pemerintah untuk penetapan BLT-DD ada kesalahan dengan undangan yang diedarkan oleh pemerintah desa.
“Saya sendiri ketua BPD, saat validasi data nda sempat hadir karna memang undangan juga untuk musdes (musyawarah desa) yang dilakukan pada hari Jumat, diberikan pada malam hari dan saya terima undangan melalui istri di sekitaran jam 10 malam. Saya baca undangannya itu musrembang. Musrembang untuk validasi data BLT sehingga saya pikir ini ada salah penulisan atau apa,” ungkapnya.
Ia mengakui, ada beberapa keluhan masyarakat terkait pendataan penerima bantuan ini.
Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kepolisian Sektor Motoling, Sekretaris Kecamatan, Pendamping Desa, Inspektorat, anggota BPD, dan keterwakilan masyarakat, serta beberapa utusan penerima BLT. (Ferlandi Wongkar)
