Bupati Roring dan 12 Kepala Daerah Pesisir di Sulut Tegaskan Komitmen Bersama

38

MANGUNINEWS.COM, Tondano – Bupati Minahasa DR. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si., mengucapkan ikrar kesediaan Bupati dan Wali Kota pesisir untuk bergabung dalam kemitraan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ekosistem lautan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (6/8). Kegiatan yang dimotori Bapeda Sulut itu digelar via zoom meeting.

Hadir menyaksikan sekaligus menyampaikan secara singkat makna kemitraan Bupati dan Wali Kota pesisir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

“Manfaat dari kemitraan ini adalah kabupaten dan kota pesisir dapat bersinergi dan berkoordianasi untuk mencari solusi dalam memastikan konektivitas dan efisiensi, dapat berbagi informasi mengenai inisiatif dan peluang terkini, saling belajar tentang keberhasilan dan tantangan masing-masing, dapat menyatukan, memperkuat posisi atas isu-isu strategis yang dihadapi bersama,” kata Bupati Roring.

13 Bupati dan Wali Kota di Sulut secara bergantian menyampaikan ikrar.

“Masyarakat pesisir kami bergantung pada laut yang sehat dan produktif. Sebagai pemimpin masyarakat, kami memahami bahwa perikanan di wilayah pesisir sangat penting bagi kami sebagai sumber pangan, menopang perekonomian dan juga menjadi bagian penting dari budaya dan jalan hidup kami,” ucap para kepala daerah.

“Dengan menandatangani ikrar ini, kami bergabung dengan pemimpin lokal lainnya di seluruh dunia yang ingin mewujudkan masyarakat pesisir yang sehat, sejahtera dan berkelanjutan. Kami bersama-sama memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan hak akses terhadap perikanan mereka, tata kelola yang baik, kepemimpinan lokal, dan pengelolaan partisipatif untuk memulihkan dan mempertahankan sumber daya pesisir,” tutur mereka.

Para kepala daerah juga menegaskan sejumlah hal penting. Disebutkan, melalui kepemimpinan dan dukungan mereka kepada masyarakat, para kepala daerah berkomitmen untuk menjalankan 7 poin. Pertama, mendorong perilaku nelayan yang bertanggung jawab dalam pendaftaran kapal, pemantauan hasil tangkapan, berpartisipasi dalam pengelolaan dan mematuhi peraturan. Kedua, mengakui, memprioritaskan dan memperkuat akses terhadap dan pemanfaatan perikanan pesisir oleh masyarakat lokal.

Ketiga, membangun masyarakat yang berdaya dan berpengetahuan melalui pengelolaan perikanan secara partisipatif yang memberlakukan aturan penangkapan secara adil dan setara serta menerapkan proses pengambilan keputusan yang akuntabel dan transparan. Keempat, mendukung terbentuknya kawasan larang ambil untuk memulihkan dan mempertahankan populasi ikan melalui perlindungan habitat pesisir seperti terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun.

Kelima, berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan sumber daya keuangan untuk pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang berkesinambungan.

“Keenam, terus-menerus belajar, membina dan menginspirasi pihak lain, dengan membagi hasil pembelajaran dan pengalaman dari masyarakat kami ke pemimpin-pemimpin lain di negara kami dan di seluruh dunia,” kata para kepala daerah.

“Ketujuh, guna meningkatkan efektifitas perwujudan komitmen tersebut, kami 13 Bupati dan Wali Kota pesisir se-Sulawesi Utara menyatakan bersedia untuk bergabung dalam kemitraan Bupati dan Wali Kota pesisir untuk tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 14 di Provinsi Sulawesi Utara,” tandas mereka. (Kelly Korengkeng)