Desak Percepat Penyaluran Bansos, Sulu Minta Masyarakat Awasi

MANGUNINEWS.COM, Manado – Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara sejak Rabu (1/4) lalu, telah memberi sinyal hijau tentang program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk jaringan pengaman sosial saat menghadapi Covid-19.

Terkait hal itu, masyarakat mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kepala-kepala daerah tingkat II, dalam mengambil langkah cepat dan strategis mengenai realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan tokoh pemuda Sulut, Nedine Sulu kepada media ini, Rabu (8/4).

Menurutnya, penyaluran bansos kepada masyarakat harus segera direalisasikan. Hal itu sudah diinstruksikan pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo.

“Bantuan sosial harus segera direalisasikan, so musti cepat kase cair. Khususnya kebutuhan pokok,” katanya.

“Apalagi pembatasan sosial secara skala besar sudah mulai disosialisasikan oleh pemerintah pusat, beberapa tokoh sudah tutup, ribuan karyawan swasta sudah dirumahkan, baik yang kerja di hotel, restaurant, salon, mall dan pertokoan,” tuturnya.

Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ini berharap, di tengah situasi pandemi virus corona, pemerintah daerah yang bertugas menyalurkan bantuan jangan sampai terhambat dengan birokrasi yang terlalu menyulitkan masyarakat sebagai tujuan penerima bansos.

“Jangan sampai birokrasi memperhambat. Pemerintah harus bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengimbau kepada pemerintah daerah agar bantuan tepat sasaran. Data harus akurat dan valid. Kalau perlu dilakukan pemutakhiran data, ada tambahan penerima bantuan.

“Pemerintah daerah hingga desa berkerja sama, jangan lupa libatkan organisasi masyarakat, organisasi agama,” katanya.

Terkait dengan hal itu, Sulu mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tidak lupa saat menyalurkan bantuan wajib mengikuti anjuran kesehatan untuk melakukan protokol social/physical distancing.

“Jangan lagi seperti kejadian lalu. Pemerintah pusat mengimbau untuk jangan membuat kerumunan, sementara pemerintah daerah mengumpulkan massa. Pemberian bantuan sudah ada aturannya. Jangan ciptakan kerumunan,” pintanya.

Lebih lanjut ia mengharapkan supaya tidak ada penyelewengan. Pemerintah harus mengatur dengan baik, kepada siapa yang berhak menerima bantuan. Jika bantuan ini dapat menolong orang banyak, sudah seharusnya dipergunakan dengan bijak.

“Saya kira aturan sudah jelas, ada undang-udanganya. Tugas masyarakat yang melakukan fungsi pengawasan apabila ada oknum pejabat menyelewengkan dana bantuan sosial. KPK perlu pasang mata di wilayah masing-masing. Forum masyarakat yang diinisiasi KPK seperti suara Manguni Sulut, sebagai salah satu mata KPK, yang mempunyai fungsi kontrol dalam pengawasan,” tutupnya. (Tim Man)