Dinilai Represif dan Brutal, YLBHI Sebut Aparat Keamanan Langgar Berbagai Peraturan

283

MANGUNINEWS.COM, Jakarta – Telah tiga hari masyarakat sipil (mahasiswa, aktivis, buruh, petani, pelajar, red) turun ke jalan berdemonstrasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH), menemukan kegiatan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut, ditanggapi represif dan brutal oleh aparat kepolisian.

Hal tersebut disampaikan dalam siaran pers YLBHI dan 16 LBH se-Indonesia, atas merebaknya kekerasan aparat di seluruh Indonesia menanggapi aksi masyarakat menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10).

Dengan itu, kantor-kantor YLBHI-LBH melaporkan bentuk-bentuk represifitas aparat yakni pertama, polisi memukul advokat atau penasehat hukum mahasiswa yang ditangkap di Semarang, Jawa Tengah dan Manado, Sulawesi Utara.

“Di Manado polisi juga mencekik leher, dan berupaya, untuk menangkap penasehat hukum,” ujar mereka.

LBH Manado; upaya menangkap asisten pengacara publik LBH Manado

Dilanjutkan, kedua, polisi menghalang-halangi dan tidak memberikan akses pengacara atau penasehat hukum LBH, untuk mendampingi masyarakat yang ditangkap dan dibawa ke kantor-kantor polisi.

Ketiga, polisi menghalang-halangi aksi dengan menangkapi masyarakat yang mau berunjuk rasa di jalan-jalan, stasiun kereta api, jembatan, dll.

“Keempat, menstigma ‘perusuh’ bagi peserta aksi; Kelima, memprovokasi warga untuk perang kelompok yang berdampak pada aksi mahasiswa. Akibatnya banyak mahasiswa yang menjadi korban anak panah,” lanjutnya.

Kemudian keenam, polisi membubarkan massa aksi tanpa alasan dengan menembakkan gas air mata dan water canon.

LBH Palangkaraya; massa aksi dipukul mundur dengan menggunakan gas air mata

“Polisi menyerang paramedis dengan gas air mata; Polisi memukuli massa aksi ketika ditangkap; Polisi menelanjangi massa aksi ketika ditangkap; Polisi tidak memberikan makanan pada massa yang ditahan sejak siang sampai malam hari; Polisi merampas hp dan mengangkut motor. Juga pengerahan tentara dalam pengamanan dan sweeping aksi massa,” ungkap mereka.

Terakhir, polisi memukul, menangkap, lalu membebaskan kembali peserta aksi dengan keterangan salah tangkap.

Berdasarkan hal-hal di atas YLBHI-LBH menyatakan bahwa, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menurut mereka, selain melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan, polisi juga melanggar Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara (PHH).

LBH Semarang;

“PHH dilaksanakan apabila terjadi peningkatan situasi dari situasi kuning menjadi situasi merah. Sementara aksi massa dilakukan dengan damai, tetapi justru polisilah yang melakukan kekerasan. Kerusuhan terjadi karena tindakan aparat yang dengan sengaja membubarkan massa aksi dengan kekerasan,” pungkasnya.

Atas segala kejadian ini, mereka pun meminta Presiden dan Kapolri untuk menghormati UUD 1945 dan amandemennya, serta UU 9/1998 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya termasuk pendapat di muka umum.

“Kapolri memerintahkan aparatnya untuk menghentikan tindakan-tindakan brutal dan represif, dan Presiden RI agar segera mengeluarkan PERPPU yang mencabut UU Cipta Kerja,” tandas mereka.

Diketahui, YLBHI dan 16 kantor LBH Indonesia tersebut adalah LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Pekanbaru, LBH Lampung, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, LBH Manado, LBH Makassar, LBH Bali, LBH Papua dan LBH Palangkaraya.

(Anugrah Pandey)