Dinilai Tak Ada Perkembangan, Rogen Desak Polres Minut Usut Dugaan Pungli Pemdes Wartutumou Tiga

MANGUNINEWS.COM, Minut – Tindakan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh pemerintah desa (pemdes) Wartutumou Tiga, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) diminta pihak korban kepada Polres Minut untuk diusut tuntas.

Diketahui, korbannya adalah masyarakat yang waktu itu mengurus surat keterangan tinggal sementara di desa tersebut, dan pihak pemdes memungut biaya sebesar Rp 100.000 – Rp 300.000 kepadanya.

Tindakan memungut biaya dalam pengurusan surat tersebut dinilai telah melanggar UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Kemudian, Rogen Kontrake dkk (red,dan kawan-kawan) mengatasnamakan masyarakat yang merasa dirugikan, mengadukan perbuatan pemdes Wartutumou Tiga tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), pada tanggal 22 Juni 2020.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihak Polres Minut, berdasar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/05/1/2021/Reskrim, telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 1 Desember tahun 2020, dan kasus ini telah dinaikan ke tahap penyidikan, karena telah ditemukan adanya dugaan perbuatan tindak pidana.

“Namun sayangnya hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 3 bulan setelah kasusnya dinaikan ke tahap penyidikan, belum ada perkembangannya lagi,” ujar Rogen.

Maka dari itu, mereka mendesak Polres Minut untuk segera proses kasus ini.

“Jangan terpengaruh tekanan atau intervensi dari pihak lain. Kami juga akan melaporkan ke Pengaduan Masyarakat (Dumas) Polda Sulut dan berkirim surat langsung kepada Bapak Kapolri untuk meminta keadilan,” ujar laki-laki yang juga aktivis Organisasi Relawan Jokowi dan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sulut itu.

Ia menambahkan, lewat peristiwa ini, Rogen Cs akan mendukung tekad dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam melaksanakan proses penegakan hukum.

“Agar sekiranya tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, mengingat terlapor adalah oknum penyelenggara pemerintah,” tandasnya.

Penulis: Anugrah Pandey