Diskusi Himapem FISIP Pertanyakan Kepastian Hukum Penerapan ‘New Normal’

MANGUNINEWS.COM, Manado – Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemerintahan (Himapem), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, menggelar diskusi online yang bertajuk ‘New Normal Solusi atau Kepasrahan Pemerintah’, Kamis (18/6).

Diskusi ini dibuka langsung oleh Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ferry Daud Liando, dan menghadirkan Josef Kairupan dan Vrenky Muluwere sebagai narasumber.

Akademisi FISIP, Josef Kairupan dalam materinya mengatakan manusia kini hidup dalam masa yang tidak pernah dihidupi sebelumnya.

“Manusia yang biasa hidup berinteraksi, sekarang dibatasi dan dilarang. Dalam kurun waktu beberapa bulan kita di rumah, mulai merasa bosan karena dikurung terus,” kata Kairupan.

Ia selanjutnya mempertanyakan apa dasar pemerintah memutuskan untuk menerapkan ‘new normal’.

“Saat ini belum ada ketentuan yang mengatur soal new normal, baik itu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” ujar Kairupan.

Ditegaskan, Indonesia adalah negara hukum, perlu ada regulasi setingkat UU atau Perppu yang mengatur mengenai ‘new normal’.

Sementara, alumni FISIP, Vrenky Muluwere memaparkan, adaptasi hidup normal di era pandemi atau ‘new normal’ merupakan permodelan yang dipilih oleh pemerintah dengan tidak meninggalkan permasalahan-permasalahan sosial.

“Sejak awal Covid-19 di Wuhan pada 2019, ilmu pengetahuan telah berkembang pesat. New normal merujuk pada kebingungan mengendalikan. Secara sosiologis, ini merupakan perubahan sosial,” ungkap Muluwere.

Menurutnya, di sini akan dilihat bagaimana pemerintah yang benar-benar pro kepada masyarakat. (Anugrah Pandey)