MANGUNINEWS.COM, Bitung – Pasca Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung dinilai lamban dalam menjawab persoalan warga terdampak bau busuk yang disebabkan oleh PT.Futai Sulawesi Utara (PT.FSU).
Hal itu diungkapkan, Billy Ladi, Aktivis Lingkungan Kota Bitung kepada ManguniNews.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (11/02/25).
“Pada tanggal 3 februari kemarin, kami telah melaksanakan RDPU bersama Pimpinan dan Anggota Dewan di kantor DPRD yang membahas terkait limbah dan bau busuk yang di lakukan PT.FSU tapi hingga saat ini belum ada keputusan yang jelas terkait tuntutan dan keluhan dari masyarakat,” ungkap Ladi.
“Kemarin juga kami telah mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung, membahas terkait sanksi apa yang akan diberikan kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT.FSU. DLH telah mengeluarkan surat penegasan tapi hingga kini belum ada sanksi yang tegas bagi pihak perusahaan,” sambungnya.
Kata Ladi, surat penegasan yang dikeluarkan DLH itu terkesan hanya menakut nakuti tanpa ada tindak tegas.
“Fakta dilapangan setiap hari warga harus menerima nasib dan hidup berdampingan dengan bau busuk,” kata Ladi
“Selai itu juga ada beberapa warga terdampak yang di dalam rumahnya ada anak-anak balita bahkan ada sekolah yang murid-muridnya harus terganggu aktivitas belajar karena bau busuk yang disebabkan oleh PT.FSU,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, sampai hari ini DPRD Kota Bitung tidak memberikan tindakan yang nyata dan surat penegasan DLH juga hanya sebatas formalitas.
“Sejak RDPU hingga hari ini DPRD tidak memberikan tindakan tegas dan juga surat penegasan DLH itu hanya sebatas formalitas saja. Fakta dilapangan PT.FSU semakin masif membuang limbahnya di aliran sungai,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan peristiwa ini kiranya menjadi momentum kesadaran politik bagi kita semua.
“Dengan adanya peristiwa ini kiranya menjadi momentum untuk warga sadar dalam berpolitik,” harapnya.
“Mereka adalah orang-orang yang di pilih rakyat dan disumpah atas nama Tuhan dan nama rakyat hari ini tidak mewakili penderitaan rakyat,” tandasnya.(Rein)
