Godok Pedoman Teknis, KPU Sulut Selalu Libatkan Publik

155
Meidy Yafeth Tinangon

MANGUNINEWS.COM, Manado – Roda tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020, terus digulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut. Penggodokan sejumlah regulasi pun tengah dipacu. Di antaranya Peraturan KPU (PKPU) terkait dengan perubahan PKPU tentang pencalonan.

Hal itu diungkapkan Meidy Tinanangon, Komisioner KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan.

“Peraturan KPU itu disusun oleh KPU Republik Indonesia sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang. Saat ini sedang digodok Peraturan KPU terkait dengan perubahan Peraturan KPU tentang pencalonan. Dimana yang kita ketahui ada keputusan Mahkamah Konstitusi dan itu akan ditindaklanjuti dengan adanya perubahan Peraturan KPU,” papar Tinangon.

Ia melanjutkan, KPU Sulut punya kewenangan untuk menyusun keputusan KPU terkait dengan pedoman teknis.

“Pedoman teknis itu merupakan pelaksanaan dari Peraturan KPU. Pelaksanaan yang lebih operasional dan lebih teknis lagi, apa yang perlu diatur sebagai turunan dari Peraturan KPU. Kita sedang menyiapkan sekarang adalah pedoman teknis tentang pemutakhiran data pemilih, kemudian juga tentang pelaksanaan kampanye,” lanjut Tinangon.

Ditegaskan, dalam proses penggodokan regulasi, KPU Sulut selalu melibatkan publik. Terutama dalam menyusun pedoman teknis. Itu sebagai bagian dari transparansi.

“Kita mengharapkan ada partisipasi publik dalam penyusunan regulasi, dimana publik bisa memberikan masukan,” ujar Tinangon.

“Waktu lalu kita laksanakan workshop, mengundang stakeholder, perwakilan-perwakilan dari kelompok masyarakat, kemudian mereka memberikan masukan-masukan hal-hal apa saja yang perlu diatur lebih lanjut,” tutup Tinangon. (Anugrah Pandey)