Gubernur Sulut dan Bupati Minahasa Didesak Berpihak Pada Petani Kelelondey

MANGUNINEWS.COM, Langowan – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Manado terus menegaskan komitmennya untuk berjuang bersama para petani Kelelondey untuk merebut kembali lahan mereka. Hal tersebut diungkapkan dua aktivis YLBHI-LBH Manado, Satryano Pangkey dan David Wungkana, Minggu (24/5).

Menurut lembaga tersebut, klaim Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini personil Rindam XIII/Merdeka, jelas tidak ada dasar dengan tindakan mereka yang melakukan penggusuran semena-mena. Mereka menilai, TNI sungguh di luar perikemanusiaan.

“Petani telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun dan mereka kelola secara baik, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sebagian telah memiliki sertifikat hak milik sejak tahun 1984,” sebut Pangkey dan Wungkana.

YLBHI-LBH Manado juga mengungkapkan, pihak TNI beralasan bahwa aktivitas pengelolaan lahan oleh personil Rindam XIII/Merdeka, merupakan bagian program pengembangan pertanian melalui persetujuan antara Kodam XIII/Merdeka dan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dengan difasilitasi bibit dan pupuk oleh Bank Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan Asisten I Pemkab Minahasa dalam pertemuan di Desa Ampreng tanggal 6 Mei 2020.

“YLBHI-LBH Manado telah meminta klarifikasi terkait program pengembangan pertanian itu kepada Dinas Pertanian Provinsi Sulut dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, melalui surat resmi sejak tanggal 12 Mei 2020. Namun, sampai saat ini tidak ada respon dari pihak-pihak tersebut,” tandas mereka.

Berdasarkan hal tersebut, YLBHI-LBH Manado sebagai pendamping masyarakat yang tergabung dalam ‘Solidaritas Kelelondey Memanggil’ mendesak, pertama, Pangdam XIII/Merdeka memastikan tidak ada lagi personil TNI di atas lahan Kelelondey dan tidak ada lagi aksi-aksi pengambil alihan lahan, tidak ada lagi bentuk-bentuk klaim tidak berdasar, serta memberikan penjelasan apakah tindakan tersebut dilakukan oleh oknum atau kelembagaan TNI.

“Kedua, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukan dan menjelaskan secara rinci tentang klaim aset TNI di atas tanah-tanah petani di Kelelondey. Jika tidak, maka patut diduga BPN menyokong aksi-aksi pengambilalihan lahan oleh TNI di tengah Pandemi Covid-19,” terang Pangkey dan Wungkana.

Ketiga, Dinas Pertanian Provinsi Sulut dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut didesak memberikan klarifikasi resmi, beserta informasi publik terkait program pengembangan pertanian di lahan Kelelondey.

“Keempat, Bupati dan Gubernur tegas dalam penyelesaian konflik petani dengan TNI dan segera memulihkan hak-hak masyarakat yang diambil lahannya, dimana konflik ini terjadi akibat atas tindakan jajarannya (Dinas Pertanian, red) yang telah membuat persetujuan dengan TNI di atas lahan-lahan milik petani Kelelondey secara sepihak,” jelas keduanya.

Kelima, Ombudsman Republik Indonesia didesak untuk dapat melakukan pemeriksaan dugaan mal administrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi menyangkut klaim aset TNI di BPN.

“Keenam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) untuk dapat melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terhadap para petani di Kelelondey,” tegas Pangkey dan Wungkana.

Diketahui, sejak minggu lalu (pertengahan Mei 2020), petani-petani, terutama dari Desa Raringis, Desa Ampreng, dan Desa Tumaratas, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, mulai memberanikan diri mengerjakan kembali lahan mereka di Kelelondey.

“Pengelolaan kembali lahan Kelelondey pasca penggusuran oleh TNI merupakan hak petani atas tanah, serta hak atas hidup dan penghidupan yang layak sesuai UUD NKRI 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,” kunci Pangkey dan Wungkana. (Anugrah Pandey)