Haluan Negara Untuk Harmonisasi Pembangunan

MANGUNINEWS.COM, Manado – Perbincangan pokok-pokok pikiran haluan negara kembali mencuat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) dan Persatuan Intelgensia Kristen Indonesia (PIKI) di GMIM Bethesda Ranotana, Kota Manado.

Ferry Daud Liando yang turut memberikan materi dalam diskursus tersebut mengungkap, bahwa dokumen haluan negara awalnya disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan oleh MPR. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ketiga (2001), terjadi perubahan kekuasaan MPR termasuk kewenangan dalam penetapan GBHN.

Kemudian dalam menggantikan dokumen ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sispenas). UU ini menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya RI seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang).

“Skala waktu RPJP adalah 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih dengan berpedoman pada RPJP,” ujarnya.

Ketika GBHN hendak dimunculkan kembali, beragam reaksi pun muncul.

“Lembaga apa yang berwenang membahas dan mengesahkan, sementara dalam struktur kekuasaan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara seperti MPR di zaman orde baru. Dikhawatirkan, rencana amandemen UUD 1945 sebagai dasar hukum GBHN berpotensi menjadi pintu masuk kepentingan partai politik (parpol) termasuk mengubah dasar negara atau berpotensi kembali ke konsep naskah asli UUD 1945,” ungkapnya.

Dikatakannya, perlu ada kajian akademik secara mendalam untuk mengatasi dilema ini. “Harus diakui pasca UU Sispenas, bahwa salah satu pergumulan bangsa ini adalah makin tidak terintegrasinya perencanaan nasional akibat ego sektoral dan teritorial yang makin menonjol,” ucapnya.

Menurutnya, perbedaan orientasi dan fokus pembangunan bukan karena karakteristik masyarakat yang berbeda sehingga perlu diperlakukan berbeda, tetapi karena berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek para penguasa.

“Menteri atau kepala daerah yang berasal dari parpol menyusun programnya berdasarkan agenda parpol. Kalau agenda Munasnya dilaksanakan di Bali, maka sebagian program pemerintah dilaksanakan di Bali. Entah kenapa, agenda kunjungan menteri ke daerah selalu cocok dengan waktu pelaksanaan musda-musda parpol di daerah,” terangnya.

Ia pula membeberkan sejumlah agenda yang sebagian besar hanya dijadikan bancakan oleh elit-elit daerah.

“Jika kepala daerah hendak mencalonkan diri kembali atau mencalonkan istri dan anaknya, entah mengapa anggaran bansos dan humas pemerintah dalam APBD meningkat dan melambung jauh berbeda di tahun anggaran sebelumnya. Kalau ada kepala daerah yang memiliki anak bersekolah di Amerika Serikat, entah mengapa sasaran studi banding selalu diarahkan di negara itu,” bebernya.

“Untuk membujuk DPRD menyetujui usulan kebijakan pemerintah, siasat yang sering dilakukan adalah menganggarkan program seremonial seperti festival, pagelaran ataupun pemecahan rekor. Sebagai alasan kegiatan sosialisasi, maka anggota DPRD dibagi zona negara untuk dikunjungi. Jika keluarga dapat difasilitasi SPPD ke luar negeri, maka modus yang sering dilakukan adalah alasan mendampingi pertunjukan kesenian,” sambung Liando.

Dirinya menilai, pasca GBHN prioritas program makin tidak jelas. Program tidak terpadu, bersinergi dan tidak berkelanjutan. Bahkan, ungkapnya ada daerah yang melaksanakan program berdasarkan selera atau hobi istri dan anak-anak kepala daerah.

“Apa yang salah? UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan visi pembanguan daerah yang tertuang dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada pilkada. Jika calon berasal dari parpol, maka kemungkinan besar visinya menyesuaikan dengan visi parpol yang mengusungnya. Jika parpol yang mengusung presiden sama dengan parpol yang mengusung gubernur dan bupati/wali kota, konsep ini sangat ideal,” tuturnya.

Namun bagaimana jika presiden, gubernur dan bupati/wali kota diusung oleh parpol yang berbeda. Belum lagi dengan calon yang diusung oleh gabungan parpol. Lantas, visi yang mana hendak dilaksanakan.

Liando menyebutkan, bahwa kita kehilangan haluan negara, namun fokus pada perencanaan sesuai ego masing-masing. “Ada provinsi yang dengan semangatnya mengadakan program pariwisata dan penuntasan kemiskinan, tapi sayang kabupaten kota yang dipimpin tidak berasal dari parpol yang sama dengan gubernur tidak mensinergikannya melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan,” sebutnya.

Lanjutnya, kekacauan pembangunan diakibatkan pula oleh program yang tidak berkesinambungan. “Contoh anggaran ratusan miliar membangun halte menjadi mubasir, karena wali kota yang merancang tidak terpilih lagi atau keburu tertangkap lewat OTT. Sementara pejabat yang menggantikannya tidak tertarik melanjutkannya dengan pengadaan transportasi. Alasannya tidak sesuai visi saat pilkada. Ganti pejabat ganti pula kebijakan,” jelasnya.

Mengakhiri materi, Liando mengingatkan bahwa evaluasi kebijakan perencanaan saat ini merupakan hal urgen. Namun untuk mengevaluasinya tidak harus dimanfaatkan untuk sekedar memenuhi ‘agenda besar’ para elit politik.

“Jangan terkesan ada visi terselubung (hidden agenda) dengan menggunakan alasan GBHN sebagai pintu masuk untuk kepentingan yang sebenarnya terhadap amandemen UUD 1945,” tandasnya.

Penulis: Anugrah Pandey