MANGUNINEWS.COM, Jakarta – Sarana prasarana dan infrastruktur yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI), terus mengalir di Sulawesi Utara (Sulut).
Hal itu dikatakan Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ir. Stefanus B.A.N Liow, M.A.P., dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Wakil Menteri PUPR RI John Wempi Wetipo, S.H., M.H., di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/1/2022).
Menurutnya, hal ini terjadi karena juga kehebatan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, S.E., dengan jaringan yang terbilang luas dan lobby tingkat tinggi.
“Pembangunan infrastruktur mencakup sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan sangat mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan konstribusi bagi kemajuan bangsa dan NKRI,” ujarnya.
Katanya, sebagai wakil daerah dan sesuai konstitusi negara, maka sudah seharusnya pertanggungjawaban moral dan politik menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah di pusat.
Namun, seiring dengan pembangunan infrastruktur, ia pun mengingatkan Kementerian PUPR RI untuk memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup, penataan drainase atau saluran yang baik dan benar, untuk meminimalisasi kerusakan jalan dan terjadinya banjir.
Lebih lanjut, Liow juga mendesak PUPR RI untuk memberikan prioritas pembangunan jaringan air bersih, sembari mencontohkan pipa air bersih di Kota Tomohon pada umumnya sudah bocor dan rusak, karena instalasinya sudah ada sejak lama.
“Demikian pula daerah lainnya di Sulut, seperti Manado, Bitung, Minut, Minahasa, Minsel, Mitra dan kabupaten/kota lainnya menjadi permasalahan penyediaan air bersih. APBD tidak cukup, sehingga sangat membutuhkan topangan dari Kementerian PUPR RI,” terangnya.
Ditambahkannya, apabila ada pembangunan infrastruktur yang masih ada kendala pembebasan lahan, harapnya agar segera diselesaikan sesuai mekanisme dan aturan.
“Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang representatif dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah juga harus benar-benar tepat sasaran,” pintah SBANL sapaan akrabnya.
Sementara, Wakil Menteri PUPR RI, John Wenpi Wetipo menjelaskan, bahwa kebijakan pelaksanaan program kerja tahun 2022, diantaranya termasuk pembangunan infrastruktur.
“Untuk Sulut diantaranya Bendungan Lolak Bolmong dan pembangunan Danau Tondano. Selain itu ada juga program padat karya tunai yang tersebar di daerah-daerah Nusantara,” tandas mantan Bupati Jayawijaya Papua dua periode itu.
Penulis: Anugrah Pandey
