Kecam Keputusan Polda Sulut Terkait Kasus ED, YLBHI-LBH Manado: Polisi Bukan Hakim

MANGUNINEWS.COM, Manado – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado mengecam keputusan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), terkait pembunuhan lelaki ED (22).

Merespon penghentian penyelidikan kasus ini, YLBHI-LBH Manado mengajukan pengaduan kepada Kapolda Sulut tertanggal 8 Maret 2021.

Dijelaskan, kasus pembunuhan sewenang-wenang di luar proses hukum, merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang di jamin oleh konstitusi Pasal 28 A UUD NRI 1945, Pasal 9 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta Pasal 6 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

“Dalam menjalankan tugas aparat kepolisian tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang di atur oleh Pasal 13 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 Perkap Polri No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta Pasal 3 Perkap Polri No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip-Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian NRI,” ungkap aktivis YLBHI-LBH Manado, Alihurdin Patiali dan Christian Tamusala lewat siaran pers.

Menurut mereka, tindakan penghentian kasus oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulut, suatu penghalang-halangan dalam penegakan hukum yang adil (red, fairtrial), yang mengekalkan praktik pembunuhan sewenang-wenang dalam penegakan hukum yang kerap terjadi, baik pada saat penangkapan maupun pemeriksaan.

Maka dari itu, YLBHI-LBH Manado memberikan sejumlah tanggapan terkait tindakan penghentian penyelidikan tersebut. Pertama, meminta Kapolri mengevaluasi dan memerintahkan Kapolda Sulut, untuk menindak anggota Polda Sulut yang melakukan extra judicial killing.

“Kedua, mendesak Kapolda Sulut segera melakukan evaluasi secara transparan terhadap kasus pembunuhan sewenang-wenang extra judicial killing yang diduga keras dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut,” ujar mereka.

Mereka juga meminta Kabid Propam Polda Sulut, segera melakukan proses penindakan secara tegas terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam dugaan kasus pembunuhan extra judicial killing.

“Lalu meminta Bagwassidik Polda Sulut, segera memeriksa penyidik di Unit 2 Subdit III Ditreskrimum Jatanras dan melakukan gelar perkara luar biasa terkait laporan pidana dugaan pembunuhan terhadap ED,” tukasnya.

Kemudian, meminta Komnas HAM untuk melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran HAM extra judicial killing yang diduga dilakukan anggota Polda Sulut.

“Terakhir, meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi-saksi terkait perkara tersebut,” pungkas mereka.

Diketahui, ED tewas mengenaskan di dekat kediamannya di Desa Lolah Satu, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, yang diduga dibunuh sewenang-wenang oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut.

Penulis: Anugrah Pandey