Tomohon – Sesuai dengan edaran Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), setiap sekolah harus melakukan upacara dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda. Salah satunya Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Pertanian Pembangunan (PP) GMIM Tomohon dibawah naungan Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas.
Hal itu diungkapkan, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sekolah (Kepsek), Steven Christian Rantung, S.Pd., kepada sejumlah media di ruangan Kepsek, Senin (28/10/24).
“Memang di hari Sumpah Pemuda ini, sekolah kami berencana akan melaksanakan kegiatan tepat di hari ulang tahun sekolah. Tetapi kami itu tidak bisa mengadakan acara yang berlebihan, dikarenakan memang saat ini kami masih menunggu dana dari yayasan,” ucap Rantung
Kata Rantung, mereka tidak bisa mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan administrasi.
“Kami tidak bisa mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan administrasinya, contoh pengurusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Secara tersistem itu semua masih pakai nama kepsek yang lama, otomatis kami pun ingin mengeluarkan uang sedikit menjadi terkendala, sedangkan siswa kami tidak banyak,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, ada beberapa program sekolah yang sudah semntara berjalan, yaitu program Hidroponik dan inovasi Green House.
“Memang program-program ini akan diusulkan oleh setiap jurusan dan akan direalisasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan akan diperuntukan sesuai kebutuhan. Sekarang memang semua sudah tersistem, tidak seperti dulu. Kalau sekarang untuk mengeluarkan uang itu harus disusun pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) di satu tahun sebelumnya. Jadi kami mengakali dengan berbagai cara, entah itu pembiayaan dari luar sekolah atau dari manapun itu untuk memenuhi kekurangan anggaran ini,” bebernya.
Kata Rantung, selama menjabat Pjs.Kepsek di sekolah ini, dari pihak yayasan belum memberikan bantuan.
“Memang dari yayasan sampai saat ini, sejak saya berada di sekolah ini, belum ada bantuan apapun. Yayasan hanya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menentukan siapa yang akan menjabat sebagai kepala sekolah yang baru. Kalau untuk bantuan operasional belum ada sampai saat ini,” kata Rantung.
“Memang kalau dilihat ini adalah sekolah kecil, jadi mungkin kurang disoroti. Sejauh ini untuk kepengurusan yang lama, hanya sekretaris yayasan yang mau berkesempatan hadir disetiap kami undang, selain itu tidak ada dari yayasan atau pembiayaan apapun itu yang diberikan,” ujarnya.
Ia berharap, kiranya ada perhatian dari yayasan terhadap sekolah ini.
“Harapan kedepan yang paling utama dan terutama adalah perhatian dari yayasan,” tandasnya. (Reinhard Loris)
