Kinerja PT MSH Dipertanyakan Wakil Rakyat

MANGUNINEWS.COM, Manado – Keberadaan PT Membangun Sulut Hebat (MSH) dipertanyakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyorot kinerjanya pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang selama ini kurang maksimal.

Problem tersebut dikejar personil Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2019, Inggrid Sondakh dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Selasa (21/4). Ia mengungkapkan, PT MSH ini sampai di akhir tahun 2019 progressnya seperti apa. Hal itu karena Komisi 2 DPRD Sulut pada akhir tahun 2019 sempat hearing dengan PT MSH dengan berbagai keluhan dan hambatan yang disampaikan waktu itu.

“Kita melakukan kunjungan ke Jakarta berkaitan dengan KEK Bitung yang juga berkaitan dengan PT MSH. Terungkap pemerintah pusat hanya memberikan akses masuk saja untuk KEK Bitung,” ungkap Sondakh, dalam rapat di ruang Paripurna DPRD Sulut.

Ia menyampaikan, sudah banyak perusahaan yang melakukan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proyek tersebut. Namun kontur di sana belum memadai untuk perusahaan-perusahaan bisa beroperasi.

“Meski ini sudah tahun 2020 namun kita harus mempertanyakan apa yang menjadi kendala mereka yang tidak beroprerasi secara optimal yang masih menjadi bagian dari PT MSH,” ujar politisi Partai Golongan Karya ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Edwin Kindangen  menyampaikan, yang menjadi kewenangan pihaknya yakni menyiapkan fasilitasi infrastruktur yang ada di lokasi KEK tersebut. Kalau menyangkut bisnis dan keuangannya, pihaknya tidak menangani secara langsung.

“Jadi untuk kesiapan lokasi dari lahan yang sebesar 92 hektar, ada beberapa instalasi pemerintah yang sudah dibangun. Antara lain akses masuk dan juga gedung. Kami lebih kepada kesiapan lahan infrastruktur lokasi KEK tersebut. Infrastruktur fisik maksud saya. Itu yang kami kelola yang sumber dana dari PT MSH,” kuncinya. (Tim Man)