Korupsi Bansos Terancam Hukuman Mati, Sihombing Peringatkan Hukum Tua

MANGUNINEWS.COM, Tondano – Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kini mengucur deras. Warning tegas pun menyasar pengelola. Aparat hukum memastikan akan memberikan sanksi paling berat bagi yang melakukan penyimpangan.

Baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mengingatkan pejabat pemerintah agar menangani dengan baik bansos bencana nasional non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan, diminta tidak bermain – main dengan bansos tersebut.

Jika ada yang melanggar, ancaman hukuman mati akan datang. Penegasan itu dilayangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa Rahmat Taufani SH MKn melalui Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Noprianto Sihombing SH MH, Rabu (22/4).

Sihombing menjelaskan, sesuai dengan pasal 2 : 2 UU Tipikor 31/1999 Jo 20/2001 mengatakan, ayat (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, terancam pidana mati dapat dijatuhkan.

“Namun penerapan hukuman mati itu tidak sembarangan. Hukuman tersebut hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Syarat tersebut dituangkan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2,” jelasnya.

Sedangkan dimaksud keadaan tertentu, lanjut Sihombing, sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

“Seperti contoh pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter,” jelasnya lagi.

Untuk itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh pejabat di Kabupaten Minahasa sampai tingkat desa dan kelurahan agar jangan main – main dengan bansos atau melakukan korupsi dana yang bersumber dari uang negara.

“Yang jelas, hukuman mati menanti jika ada oknum melakukan korupsi bansos, khususnya bantuan kepada terdampak Covid-19. Siapapun pelakunya, termasuk Hukum Tua,” tegas Sihombing.

Menurut dia, membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 di saat sekarang ini sangat baik dilakukan. Terutama sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tapi lebih mulia lagi kalau bantuan diberikan kepada orang yang layak menerimanya, sehingga dampak positif dirasakan masyarakat.

“Namun, jika ada oknum yang masih tega dan berani memotong dana bansos, apa lagi melakukan pungli kepada penerima, segera laporkan kepada kami,” tandas Sihombing. (Kelly Korengkeng)