Kunker ke BPBD Tomohon, SBANL Beri Catatan Soal Penanggulangan Bencana

MANGUNINEWS.COM, Tomohon – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ir. Stefanus B.A.N. Liow, MAP, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dan pertemuan terkait Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tomohon, Senin (18/1).

Menurutnya, ketersediaan kualifikasi sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai serta pembiayaan terbatas, menjadi bagian permasalahan dan kendala dalam upaya penanggulangan bencana di daerah-daerah.

Maka, ia berharap pemerintah pusat dan BNPB untuk menaruh perhatian dalam mengatasi kendala dan permasalahan di daerah.

Terkait belum adanya peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan daerah, SBANL menyerahkan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki kewenangannya.

 

“Namun, menjadi tugas DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” ujarnya.

Dirinya memberi catatan yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam mengatasi masalah bencana alam. “Yaitu penanggulangan bencana alam, penanganan bencana alam dan pemulihan pasca bencana alam,” pintahnya.

SBANL juga mengajak masyarakat untuk berdoa agar terhindar dan segera dipulihkan dari bencana alam dan non alam Covid-19, seraya selalu waspada untuk terhindar dari bencana.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon, J.R. Kalangi, menjelaskan bahwa dalam menghadapi bencana alam, pemerintah daerah melalukan sosialisasi tentang motivasi bencana, yaitu hal-hal yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana berdasarkan jenis bencana yang akan terjadi.

“Selain itu sosialisasi dilakukan melalui simulasi bencana, dimana masyarakat dilibatkan bersama stakeholder terkait,” katanya.

Kalangi menyebut sumber ancaman atau bahaya bencana, seperti erupsi gunung api, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beling, gempa, bencana non alam (Covid-19).

Diketahui, pejabat eselon III, IV dan staf pelaksana yang hadir, mengusulkan perlu adanya perda tentang penanggulangan bencana, bimtek dan pengadaan peralatan atau perlengkapan teknis, serta penegakan aturan pendirian bangunan dan penebangan pohon di daerah rawan bencana.

Penulis: Anugrah Pandey