Maksimalkan Kapasitas PNS Sekretariat KPU, Liando Paparkan Sejumlah Tips

MANGUNINEWS.COM, Manado – UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu), menyebut bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari dua organ, yaitu komisioner dan sekretariat.

Tercantum di pasal 9 UU 7/2017, bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh sekretariat. Sehingga, peran pegawai negeri sipil (PNS) sekretariat, menjadi salah satu organ terpenting dalam melahirkan pemilu berkualitas.

Demikian dijelaskan akademisi tata kelola pemilu, Ferry Daud Liando, dalam kegiatan Latihan Dasar (Latsar) Diklat 207 PNS Kantor Sekretariat KPU Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota se-Sulut, Jumat (24/6/2022), di Swiss Bell Hotel Manado.

“Kata membantu yang diperankan oleh PNS sekretariat dimaksudkan, karena tidak semua kerja-kerja teknis dan administratif dapat ditangani komisioner. Ada kerja-kerja khusus yang menjadi tanggung jawab PNS sekretariat,” ujarnya.

Ia pun menerangkan, untuk memaksimalkan kerja-kerja PNS sekretariat, maka ada tiga aspek yang harus dipenuhi agar memiliki kapasitas yang mumpuni, yaitu knowledge, skill dan atitude.

Liando pula menguraikan, dari aspek knowledge PNS dituntut memiliki tiga pengetahuan utama. Pertama, mengapa Indonesia melaksanakan pemilu, serta tujuan dari pemilu itu sendiri.

“Kedua, apa yang harus dilakukan agar tujuan itu bisa dicapai. Apa usahanya dan bagaimana mewujudkannya. Ketiga, apa peran PNS sekretariat dalam mewujudkan tujuan itu,” katanya.

Kemudian dari aspek skill atau keterampilan, menuntut PNS memiliki jiwa kepemimpinan, team work dan memiliki banyak inovasi serta kemampuan teknis dalam menjalankan tugas.

“Dari aspek attitude, diharapkan masing-masing PNS memiliki nilai-nilai kejujuran dan moralitas yang baik,” ucap anggota Tim Pakar Sekretariat Jenderal KPU RI itu.

Dalam penjelasan di atas, Liando pun menilai bahwa sejumlah aspek tersebut harus menjadi atensi dari kesekretariatan KPU. Karena menurutnya, kualitas penyelenggara negara akan sangat ditentukan oleh kualitas pemilu itu sendiri.

Ferry Daud Liando

“Kualitas pemilu yang buruk, akan berdampak pada terpilihnya penyelenggara negara yang tidak siap, tidak cakap dan korup. Sehingga sangat mustahil jika tujuan bernegara dapat tercapai,” ungkap Liando.

Dijelaskannya, bahwa tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam konstitusi adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sehingga tujuan itu akan tercapai, apabila negara dipimpin oleh aktor-aktor penyelenggara yang memiliki visi, kapasitas, profesional dan berintegritas.

“Di Indonesia, aktor-aktor penyelenggara negara dipilih melalui pemilu. Sehingga pelaksanaan pemilu akan sangat menentukan apakah tujuan bernegara dapat dicapai atau tidak,” katanya.

Dia pun membeberkan, terdapat beberapa instrumen yang dijadikan standar utama terlaksananya pemilu berkualitas, yaitu pengaturan arah regulasi, penganggaran, peserta pemilu atau parpol, pemilih, pengawasan, penegakan hukum dan penyelenggara.

Diketahui, kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Sulut, Dr. Ardiles Mewoh, dan dihadari sejumlah pejabat KPU RI, yaitu Kepala Puslitbang KPU RI Lucky Firnandy Majanto, Tenaga Ahli Kesekjenan KPU RI Santo Gotia, Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti, serta Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, Lanny Anggraini dan Meidy Tinangon.

Penulis: Anugrah Pandey