Tomohon – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Ir. Miky Junita Linda Wenur, M.A.P., mengucapkan selamat dan sukses kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di Sulut atas penerimaan penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Diketahui, penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 di Semarang Jawa Tengah, Jumat (28/06/24). Termasuk yang diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Tomohon.
“Penerimaan Anugerah Manggala Karya Kencana dari BKKBN yang diterima oleh Ketua TP PKK Kota Tomohon, Pnt. drg. Jeand’arc Karundeng adalah tentunya dengan berbagai pertimbangan dan penilaian sesuai kriteria atau idikator dari BKKBN,” ucap Wenur.
Kata Miky Wenur, Tomohon termasuk cukup berhasil dalam upaya penanganan dan percepatan penurunan stunting di Sulut, bahkan rata-rata secara nasional.
“Ini juga menjadi motivasi bersama semua komponen, termasuk DPRD bersama Pemkot, agar stunting di kota Tomohon semakin menurun ke depan,” ujarnya.
Sementara, sejumlah pejabat dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengakui bahwa selama ini anggota DPRD Kota Tomohon, Miky Wenur adalah seorang legislator yang terbilang objektif memberikan penilaian, karena bukan sekedar bicara tanpa data dan fakta. Meski kadang dibully dan disoroti, seakan-akan mencari kesalahan.
Pensiunan PNS Pemkot Tomohon, Adriana Makalew, mengatakan bukan rahasia lagi dalam berbagai pembahasan program dan anggaran antara DPRD bersama Pemkot Tomohon, di mana Miky Wenur adalah sosok kritis, konstruktif karena menguasai materi.
“Ketika salah atau keliru, tidak segan-segan dikritiknya disertai dengan memberikan catatan masukan dan solusi,” ungkap Makalew.
Tetapi juga tidak segan-segan memberikan apresiasi dan motivasi jika keberhasilan atau kesuksesan yang dicapai pemkot.
“Belakangan ini, Miky Wenur mengingatkan akan ketiadaan pupuk bersubsidi sampai bulan Juni 2024 ini akibat kelalaian Pemkot tidak menginput e-RDKK sesuai mekanisme dan aturan batas waktu pada bulan Desember 2023. Pekan lalu, Miky Wenur, Calon Wali Kota Tomohon dari Partai Golkar meneruskan aspirasi belum dibayarkan TPP ASN Guru dan tenaga kontrak,” tandasnya. (Reinhard Loris)
