Oknum Pengusaha Air di Minahasa Diduga Menunggak Pajak Puluhan Juta

MANGUNINEWS.COM, Tondano – Masalah serius menerpa Aquwar Water Station. Salah satu perusahaan air di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng itu disinyalir melakukan penunggakan pajak. Hal itu dibenarkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat dikonfirmasi melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Tondano, Jumat (06/03).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penunggakan pajak yang dilakukan Aquwar Water Station menyentuh angka Rp 25 juta.
Kepala UPTD Samsat Tondano, Chress Mingkid saat dikonfirmasi melalui Kepala seksi (Kasi) sengketa pajak, Barth Hermanus menjelaskan, tunggakan pajak Aquwar Water Station salah satunya pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP).

“Mereka (Aquwar Water Statio,red) kan memperdagangkan air itu. Jadi mereka mengambil air dari gunung dengan menggunakan paralon kemudian disalurkan ke bak-bak penampungan air. Setelah itu mereka jual dengan mobil tangki. Jadi sesuai Undang-undang mereka harus membayar pajak PAP,” ujar Hermanus.

Chres Mingkid

Ia menambahkan, Jumlah PAP yang harus dibayarkan Aquwar Water Station, senilai Rp 584 ribu tiap bulan. Jumlah itu dikalikan dengan tunggakan selama 10 bulan. Dengan demikian total pembayaran pajak PAP Aquwar Water Station senilai Rp 5,84 juta.
“Mereka terakhir bayar pajak bulan Mei tahun lalu. Jadi mulai Juni sampai hari ini mereka menunggak. Dengan jumlah pembayaran lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah per bulan,” bebernya.

Tak hanya pajak PAP, Aquwar Water Station juga diduga menunggak pajak kendaraan bermotor. Hal itu berdasarkan Foto yang diunggah Kepala UPTD Samsat Tondano, Chres Mingkid di akun Facebooknya. Dari penelusuran wartawan manguninews.com di aplikasi Info Pajak Kendaraan Sulut, kendaraan yang berstikerkan Aquwar Water Station dengan plat nomor DB 8980 BY itu telah menunggak pajak selama 5 tahun dengan total Rp 20.608.100.

Sementara itu, pemilik Aquwar Water Station, Leke alias Iyu tak menampik hal ini. Ia mengakui total yang akan dibayarkan sejumlah Rp 3 juta. Namun, pihaknya membantah untuk kendaraan yang menunggak.

“Itu mau dibayar, tapi masih menunggu dana yang akan masuk. Kalau tidak salah tiga juta. Kalau kendaraan, kita tidak ada kendaraan yang lima tahun. Soalnya tangki yang digunakan baru semua, mungkin sudah dijual,” terangnya. (Kharisma)