Pemilu di Daerah Kepulauan, Bawaslu Sulut Dorong Perubahan Orientasi

MANGUNINEWS.COM, Manado – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) mendorong terjadinya perubahan orientasi dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di daerah kepulauan.

Hal itu diungkap Anggota Bawaslu Sulut, Kenly Poluan pada awak media usai kegiatan Bacerita di Pojok Pengawasan, membahas ‘Pengawasan Pemilu 2024 dalam Konteks Daerah Kepulauan’, Jumat (5/11/2021).

Dirinya mengakui, bahwa sebenarnya orientasi itu sudah dibangun banyak orang terkait bagaimana berpihak pada pembangunan wilayah kelautan dan wilayah kecil, yang dari dulu dianggap kadang luput dari isu-isu politik dan ekonomi.

“Karena itu kami mau menjadikan Bawaslu disamping untuk mengatasi masalah-masalah teknis penyelenggaraan dan pengawas, bisa menjadi katalisator mendorong semua elemen daerah maupun bangsa, untuk berubah paradigmanya,” ungkap Poluan.

Menurutnya, menjadi paradigma kepulauan, tidak saja menjadi paradigma daratan. “Karena misalnya begini, cara pandang orang Jakarta tentang kepulauan, itu mungkin saja cara pandang hanya pada provinsi kepulauan,” ujarnya.

“Tapi cara pandang provinsi kepulauan, misalnya spesifik ibukotanya di Manado, itu berpikir daerah kepulauan adalah ibukota-ibukota di kabupaten kepulauan. Begitu juga kabupaten kepulauan, cara pandang mereka terhadap kecamatan yang ibukotanya kepulauan,” sambung Poluan.

Maka dari itu, pihaknya ingin mendorong terjadinya satu kesamaan pandangan, bahwa yang dimaksud kepulauan itu basisnya ada pada desa-desa.

Ia meyakini, kalau memiliki kesamaan pandangan atau paradigma terhadap pembangunan kepulauan, maka masalah-masalah seperti masalah pengawasan dan teknis pemilu itu akan teratasi, karena pemikiran yang sama.

“Karena banyak contoh kecil dan sederhana yang ternyata kita tidak berpihak. Misalnya kabupaten kepulauan dalam cara merencanakan pengawasan atau penyelenggara pemilu itu pas berpikir transportasinya, transportasi daratan,” tuturnya.

“Dia tidak berpikir tentang transportasi kepulauan yang menjawab kebutuhan. Jadi bisa saja dalam perencanaan transportasi pengawasan pemilu itu punya transportasi darat. Tetapi dia harus di induksi dengan satu kebijakan yang kami sebut afirmatif yaitu transformasi laut,” lanjut Poluan.

Ia menambahkan, pemberdayaan sumber daya manusia pengawas pemilu harus lebih besar effort atau advokasinya terhadap pulau-pulau tersebut.

“Karena menurut kami, masalah-masalah lebih spesifik ada di pulau-pulau itu. Sehingga kami inginkan agar di pengawasan pemilu 2024 itu harus dilakukan perbaikan-perbaikan, sejak perencanaan maupun di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan terkait dengan perbaikan penanganan isu-isu non tahapan,” kuncinya.

Penulis: Anugrah Pandey