Pemkab Bahas Penyaluran Bansos Tunai dan Pos Pengamanan Covid-19

MANGUNINEWS.COM, Tondano – Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa gelar rapat koordinasi (rakor). Kegiatan itu dilaksanakan melalui video conference, Selasa (21/4).

Dalam rakor yang dipimpin Bupati Minahasa DR Ir Royke Octavian Roring, M.Si itu, dibahas tentang bantuan sosial tunai yang akan disalurkan di 6 kecamatan yang memiliki kelurahan. Diketahui, di Kabupaten Minahasa memiliki 43 kelurahan.

Dalam rakor itu juga dibahas akses jalan selama pandemi Covid-19 ini. Bupati menyampaikan, intinya bagaimana semua harus mengkaji benar-benar penerima bantuan sosial tunai ini.

“Karena bantuan sosial tunai dengan nominal Rp 600.000 setiap bulan per Kepala Keluarga ini disediakan oleh Kementerian Sosial. Itu selama tiga bulan, mulai dari bulan April, Mei dan Juni,” jelas Roring.

Bupati pun meminta seluruh kelurahan untuk membentuk tim independen kelurahan yang di dalamnya beranggotakan LPM, tokoh – tokoh agama, sehingga data-data dalam hasil musyawarah dapat diverifikasi kembali.

“Jika ekonominya sudah cukup, silahkan diganti. Musyawarah ini membahas mengenai siapa-siapa yang layak menerima bantuan sosial tunai ini. Dengan adanya tim independen kelurahan, kiranya bantuan sosial tunai penerimanya bisa dikaji dengan baik. Tidak termasuk ASN (aparatur sipil negara), THL, TNI/Polri, pekerja swasta,” paparnya.

Setelah tim independen musyawarah dibentuk, menurut Bupati nama-nama yang telah diputuskan dalam musyawarah tersebut diumumkan paling lambat 23 April 2020. Nama-nama penerima harus diumumkan di kelurahan masing-masing melalui pengeras suara atau nama-nama ditempel di kelurahan.

“Selanjutnya untuk akses jalan, diharapkan kepada seluruh penjaga pos-pos pengamanan Covid-19, harus melihat jika ada dokter dan perawat maka harus diprioritaskan. Jangan diperlambat karena mengingat tim kesehatan ini seringkali terhambat di jalan, mengalami antrian yang panjang, akses masuk di pos yang mensyaratkan KTP tidak ada, yang harus ada kartu kewaspadaan yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat,” urai Roring.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Frits R. Muntu S.Sos, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Slamet Raharjo S.Sos, M.Si, Kejari Rahmad Budiman Taufani SH M.Kn, Asisten Pemerintahan dan Kesra DR Denny Mangala M.Si, Kepala Dinas Sosial Royke Kaloh SH, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jefry Tangkulung SH MAP, Kepala Dinas Kesehatan dr. Maya Rambitan M.Kes, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Maya Kainde SH MAP, Staf Khusus Bupati bidang Kesehatan dr Anitha Mamuaya, Camat dan seluruh Lurah. (Kelly Korengkeng)