Penerima BLT-DD dan BST Kemensos Diminta Partisipasi, Kuntua Suluan: Keberatan Pasti Diganti

MANGUNINEWS.COM, Tomobulu – Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, mulai disalurkan di beberapa desa di Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa.

Dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) itu, ada juga sorotan negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Baik penerima maupun bukan penerima.

Seperti halnya penyaluran di Desa Suluan, Kecamatan Tombulu. Ada masyarakat yang mengeluh. Terpantau penerima bantuan terendus dipungut biaya oleh pemerintah desa (Pemdes) setempat sebagai bentuk partisipasi, Jumat (15/5).

Itu dilakukan di lokasi penyaluran, tepatnya di balai desa. Ketika penerima selesai mengambil uang, bersangkutan mengarah ke perangkat desa yang ada di depan pintu.

Diketahui, perangkat tersebut ditugaskan untuk mendata penerima yang akan memberi partisipasi.

Petrus Moningka, Kuntua (Kepala Desa) setempat yang merupakan pihak bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban bansos di desa, membenarkan adanya pungutan berupa partisipasi tersebut.

Dikatakannya, itu dilakukan sesuai hasil rapat dari perangkat desa. Dana partisipasi tersebut diperuntukan bagi warga yang belum tersentuh bantuan.

“Ini dari desa. Ini keputusan dalam rapat perangkat, itu bukan jadi suatu paksaan. Itu dari dorang pe kerelaan. Nyanda jadi suatu aturan. Jadi ada yang bakase ada yang nyanda,” terang Moningka saat diwawancarai sejumlah wartawan usai penyaluran.

“Ada partisipasi, itu diperuntukkan bagi mereka yang belum menerima. Di Suluan ada kurang lebih 50 keluarga yang akan didaftar dengan dana partisipasi ini, baik dia bentuk sembako ato tunai. Kurang mo lia noh depe jumlah, kalu berapa yang ada ta kumpul,” tandasnya.

Diakui juga, ada aparat desa yang ditugaskan untuk mengumpulkan partisipasi itu. “Ada noh dari pemerintah desa yang ditugaskan untuk tangani partisipasi tersebut,” ujarnya.

Terkait aturan, ia mengatakan itu tidak jadi masalah baginya. “Kalu itu kita kwa nda jadi masalah. Itu kan sama kalu dia so terima tu doi, dia mo beking apa tu doi, tergantung pa dia. Itu nyanda ada bage di aturan ada minta partisipasi,” jelasnya.

Ditegaskan, jika ada penerima kedapatan berkeberatan dengan pungutan partisipasi itu, yang bersangkutan tidak akan menerima bantuan lagi.

“Kalu ada yang bakase kong kita dapa tau ba keberatan, untuk berikut kita mo ganti, jangan harap mo ba terima. Berarti cuma mo beking apa Kumtua, ada ba kase tre kong mo beking permasalahan to,” tegasnya.

“So dorang noh tu nentau mo berbage berkat,” pungkasnya.

Sementara itu, Frits Simbala, Pendamping Desa Kecamatan Tombulu menjelaskan jika penerima memberikan partisipasi bagi masyarakat lain dan bersangkutan tidak merasa terbebani, itu tidak menyalahi aturan.

Kalau partisipasinya dalam arti sukarela, tidak masalah. Tapi kalau partisipasinya diwajibkan atau langsung ada pemotongan terhadap penerima BLT-DD oleh pemerintah desa, berarti sudah menyalahi aturan.

“Kalau bantuan diserahkan tidak ada potongan dan masyarakat dengan sukarela memberikan partisipasi untuk membantu masyarakat yang lain, nda menyalahi aturan. Yang penting masyarakat tidak terbebani dengan partisipasi itu,” jelas Simbala, Sabtu (17/5).

“Kalau ada yang keberatan, nda perlu ba kase partisipasi, karna itu hak mereka mo kase atau nda,” tegasnya.

“Kalau pungutan biaya berarti bukan partisipasi, so mengarah ke kewajiban,” ujarnya sembari mengatakan akan berkordinasi dengan pemerintah setempat.

Diketahui, dana partisipasi tersebut akan direalisasikan dalam bentuk sembako kepada warga yang belum tersentuh bantuan. (Tim Man)