Pengguna Knalpot Racing Terancam, Kasat Hadi Imbau Masyarakat Taat Aturan

182

MANGUNINEWS.COM, Tomohon – Dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan, ketentraman serta ketertiban masyarakat, Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terapkan imbauan kamtibmas terkait knalpot racing.

Kasat Lantas Polres Minsel, Iptu Hadi Siswanto, S.I.K.,M.H., turun langsung mengimbau kepada pemilik toko spare part atau pemilik bengkel kendaraan bermotor dan masyarakat agar tidak menjual dan menggunakan kanlpot racing, Rabu (7/10).

“Dalam hal penjualan dan pembelian knalpot serta penggunaannya agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebabkan sangat berdampak mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban di jalan. Kebisingan knalpot racing yang lalu lalang dalam wilayah hukum Polres Minsel sangat meresahkan masyarakat serta berpotensi terjadinya balap liar yang dapat berakibat kecelakaan lalu kintas,” tegas Siswanto.

Dijelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

“Dalam peraturan perundang -undangan ini terdapat sanksi pidana, pasal 62 ayat (1) tentang pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar dua miliar rupiah dan dapat dijatuhkan hukuman tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63,” terang Siswanto.

Ia juga menjelaskan, Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, pasal 285 ayat 1, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, JO pasal 48 ayat 2, dan ayat 3, dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 rupiah.

Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, pasal 64 ayat 2, JO pasal 65 ayat 1-4 tentang emisi gas dan kebisingan. Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009, tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru,” tambah Siswanto

“Diimbau dan diharapkan kerja sama aktif dari pemilik toko spare part atau pemilik bengkel, stakeholder serta masyarakat, guna menyikapi secara bersama -sama hal tersebut. Ini demi keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat. Diharapkan kita bersama- sama mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang sudah diterapkan,” tutup Kasat Lantas Polres Minsel yang biasa disapa Hadi. (Denny Pongayow)