Penyampaian LPPD Jadi Syarat Petahana Kumtua Ikut Kembali Pilhut

MANGUNINEWS.COM, Mitra – Rapat dengar pendapat yang dipimpin Artly Kountur selaku DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) digelar bersama dengan seluruh Kepala Kecamatan (Camat), di Mitra dan Dinas PMD Mitra serta Inspektorat.

Dengar pendapat tersebut, Komisi Satu mendesak agar 35 hukum tua yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Juli 2021 segera menuntaskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

Dalam kesempatan ini Ketua Komisi Satu Artly Kountur mengatakan, dalam Permendagri nomor 46 Tahun 2016, wajib enam bulan sebelum masa jabatan berakhir hukum tua sudah harus memasukan LPPD akhir masa jabatan.

“Jadi sudah menjadi kewajiban hukum tua untuk memasukan LPPD, 6 bulan sebelum akhir masa jabatan, karena hal ini tertuang dalam Permendagri 46 tahun 2016, jika tidak hukum tua tersebut terancam tidak bisa mengikuti Pemilihan hukum tua (Pilhut),” Kata Kountur di Kantor DPRD, Senin (14/6/2021).

Dia mengungkapkan bahwa, penyampaian LPPD merupakan salah satu syarat jika petahana hukum tua ingin ikut kembali bertarung di Pilhut.

“Jika petahana hukum tua ingin kembali bertarung di Pilhut salah satu syarat wajib melaporkan LPPD, ”terang nya.

Adapun dalam proses Pilhut nanti kata Artly, sebagai mitra kerja pemerintah DPRD akan melakukan pengawasan dan mengawal prosesnya.

“Alasan kenapa kemudian diundang para camat, karena sebagai kepala wilayah berkewajiban untuk mengkoordinasikan hal ini kepada para Hukum Tua di wilayah masing-masing,” tutur Dia.

Disinggung soal agenda Pilhut, Artly mengatakan hal tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan instansi teknis yakni PMD.

Soal agenda Pilhut kan ada instansi teknis. Ini juga soal konsekuensi anggaran penyelenggaraan. Nanti kita akan bahas lagi dengan instansi teknis,” timpalnya.

Diketahui, per Juli nanti ada 35 Hukum Tua di Mitra yang masa jabatannya sudah berakhir.

Penulis: Herie Soriton
Editor: Lefrando Gosal