Puluhan Penumpang Tertahan di Ternate, Pemprov Sulut Diminta Ambil Kebijakan

666
Asghar Saleh

MANGUNINEWS.COM, Ternate – Puluhan warga Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo, hingga kini masih tertahan di pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara (Malut). Kapal Motor (KM) Permata Obi yang harusnya mereka tumpangi, tak bisa beranjak karena belum mendapat izin resmi dari Pemerintah Provinsi Sulut.

Hasrat untuk pulang kampung pun belum bisa terpenuhi. Informasi yang diperoleh manguninews.com, sudah beberapa hari ini mereka bertahan di pelabuhan tersebut. Rencana keberangkatan pada hari Sabtu (9/5), masih juga harus tertunda hingga hari ini.

Direktur LSM Rorano Provinsi Malut, Asghar Saleh menyatakan, pihaknya sudah berupaya berkomunikasi dengan para penumpang sembari meminta untuk bersabar.

“Ini adalah warga Sulawesi Utara dan Gorontalo yang akan pulang ke daerah mereka, pulang ke kampung. Karena di Teranate mereka tidak punya rumah, tidak punya sanak saudara. Uang mereka juga sudah habis untuk membiayai tiket, melakukan rapid test dan kebutuhan sehari-hari,” kata Asghar.

Dijelaskan, seluruh prosedur sesuai dengan protokol kesehatan telah mereka penuhi.

“Tapi tetap tidak bisa berangkat ke Sulut karena masih menunggu surat resmi dari Pemerintah Sulawesi Utara. Oleh karena itu, saya bermohon atas kemanusiaan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara, mohon pengertiannya. Terbitkan sebuah surat malam ini juga. Kalau surat itu sampai ke Ternate Minggu malam, mereka bisa langsung pulang kampung,” ujarnya.

Asghar mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, kapal bisa sampai di depan Kota Bitung, Sulawesi Utara, tapi tetap menunggu petunjuk Pemprov Sulut.

“Sekali lagi kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Gubernur Sulawesi Utara, berkoordinasi menyelesaikan masalah ini secepatnya karena ini adalah masalah kemanusiaan kita bersama. Kasihan, saudara-saudara yang ada di Ternate. Biar mereka segera pulang dan tidak terkatung-kantung di Ternate,” tandasnya.

“Karena di bulan suci Ramadan ini, mereka ingin bersama-sama dengan keluarga yang ada di kampung. Untuk itu sebagai pimpinan tertinggi di Sulawesi Utara,  Gubernur harus secepatnya mengambil keputusan yang serius. Demi menjaga keselamatan rakyat yang ada di luar daerah Provinsi  Sulawesi Utara,” tutupnya. (Marsaoly Yusri Yunus)