Rp 15,3 T Sangat Besar, Wakil Rakyat Sulut Usul Pilkada Dipilih DPRD

Julius Jems Tuuk

MANGUNINEWS.COM, Manado – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk memberi respon terkait Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2020 yang memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar Desember 2020. Pemungutan suaranya diminta dilakukan para wakil rakyat.

Dia pun memberikan respon positif terkait Pilkada dilaksanakan Desember 2020. Akan tetapi menurutnya, pemilihannya tidak dilakukan langsung oleh rakyat namun dipilih oleh DPRD.

“Menurut saya, pergeseran pelaksanaan pilkada ini bagus dilaksanakan, lakukan saja tanggal 9 Desember tapi pelaksanaannya tidak langsung dari masyarakat tapi dipilih DPRD. Pergeseran pilkada ini kan karena Covid-19. Kalau dengan melihat tren para ahli berpendapat, virus ini tidak akan habis Desember,” ungkap Tuuk, di ruang kerjanya.

Dalam konferensi pers dari para ahli, biaya pilkada Rp15,3 triliun. Ini bagi Tuuk nilainya sangat besar sekali.

“Kalau beli sapi karena ini kan orang sudah susah, kemudian dibagi ke masyarakat, dia dapat 3 juta per ekor. Kalau beli beras kong kase makang 1 orang akan makang 7 kilogram. Dimakan 250 juta penduduk Indonesia. Kurang lebih dimakan 25 hari,” ujarnya.

Legislator daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini menambahkan, kalau Pilkada ditunda lagi maka akan timbul sejumlah masalah. Seperti ada banyak daerah akan kekosongan pemerintahan. Ini juga memberikan dampak administrasi. Selanjutnya dampak ekonomi yang nantinya anggaran pilkada cuma dihabiskan seperti itu saja.

“Ini pelatihan-pelatihan, percetakan, sementara tidak ada yang bisa memastikan covid berakhir kapan. Daripada dilaksanakan kemudian tidak ada yang datang di tempat pemilihan. Partisipasi pemilih tidak akan capai. Kualitas pemilu secara politik tidak baik. Keterlibatan masyarakat tidak ada,” tandasnya. (Anugrah Pandey)