Tantang dan Usir Petugas, Aquwar Terancam Disegel

Chres Mingkid
Chres Mingkid

MANGUNINEWS.COM, TONDANO – Sikap tak koperatif yang ditunjukkan pihak Aquwar Water Station terhadap Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Tondano, dipastikan bakal berbuntut panjang. Itu setelah pemilik perusahaan air di Desa Warembungan diduga kuat melakukan pengusiran terhadap salah satu pegawai UPTD Samsat Tondano. Hal ini dipicu saat petugas UPTD Samsat Tondano akan melakukan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP).

Kepala UPTD Samsat Tondano, Chres Mingkid saat dihubungi melalui Kepala seksi (Kasi) sengketa pajak, Barth Hermanus, Sabtu (07/03), turut membenarkan hal ini.

“Waktu petugas kami datang justru diusir oleh mereka,” kata Hermanus yang turut dibenarkan Mingkid.

Dijelaskan, pemungutan PAP ini sudah ditata dalam Perda Nomor 7 Tahun 2011 dan Pergub Nomor 4 Tahun 2019.

“Jadi pajak ini telah diatur oleh pemerintah bukan sembarangan, jadi ini program pemerintah,” ungkapnya sembari menjelaskan jika sanksi tegas bagi yang tidak membayar pajak adalah penyegelan.

“Untuk sanksi yah tempatnya akan ditutup atau disegel. Tapi itu nanti ranah penyidik,” jelasnya.

Tak hanya melakukan pengusiran, pihak Aquwar Water Station juga disebut telah menantang petugas UPTD Samsat.

“Mereka kan tidak membayar PAP, tapi bukannya membayar mereka justru menantang petugas. Dia bilang ‘tangka jo, sapa brani tangka pa kita’,” kutip Mingkid menurut pengakuan petugas UPTD Samsat Tondano.

Menyikapi hal ini, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

“Kalo dari Samsat akan melakukan kordinasi dengan Pemkab Minahasa dalam hal ini Pol PP yang bersertifikat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil,red). Ya kira-kira PPNS tau langkah-langkah hukum apa yang harus ditempuh,” terangnya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan jika pemilik usaha Water Station diduga telah melakukan penunggakan Pajak Air Permukaan (PAP). Tak tanggung-tanggung, jika diakumulasikan total pajak yang harus dibayarkan mencapai angka Rp 25 juta. (Kharisma)