Terkait Laporan Masyarakat, LP KPK Sambangi Desa Tondei Satu

548
Tim LP KPK di rumah Hukum Tua Desa Tondei Satu yang menjadi Kantor Desa Sementara.

MANGUNINEWS.COM, Motoling Barat – Badan Permusyawaratan Desa Tondei Satu, Kecamatan Motoling Barat, menyerahkan berkas terkait permasalahan yang terjadi di desa itu kepada Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK), Kamis (12/10).

Pertemuan ini adalah kali kedua setelah sebelumnya masyarakat Tondei Satu melapor di LP KPK, sekiranya boleh hadir di desa mereka dan melihat permasalahan yang masih sementara berproses di Polres Minsel ini.

Respon cepat keluhan warga, Rabu (11/11), LP KPK langsung menyambangi desa yang diapit oleh gunung Sinonsayang dan Lolombulan itu, serta meminta keterangan kepada warga, BPD, dan pihak pemerintah desa.

Alfian Tombokan, Sekretaris Bidang Investigasi Tipikor LP KPK, usai penyerahan berkas oleh BPD di kediamannya, mengatakan bahwa kedatangan mereka terkait laporan warga yang berharap supaya masalah di Tondei Satu tersebut cepat selesai.

“Agenda kemarin, ketika mendapatkan laporan dari masyarakat Tondei, kami merasa ada tanggung jawab besar dalam hal ini. Makanya kami turun lapangan melihat bukti, melihat berkas yang ada di sana, sekaligus data-data lengkap yang ada di sana. Kemudian, langsung menuju di pemerintah desa yang dalam hal ini menjadi masalah pokok di sana berdasarkan laporan masyarakat dan sampai saat ini mudah-mudahan berdasarkan laporan masyarakat akan berproses,” ucap Tombokan.

Lanjut Alvian, “LP KPK adalah lembaga swadaya atau LSM yang di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, berproses untuk melindungi atau pun menindak lanjuti segala macam laporan pelanggaran yang terjadi di masyarakat.”

Di akhir penyampaiannya, dia menjelaskan tindak lanjut sesudah menerima berkas ini dan berharap dukungan moral masyarakat.

“Ketika kami menerima berkas ini, mudah-mudahan akan berproses dari Inspektorat, Kejaksaan, sampai ke pusat, di manapun kami bisa proses berkas ini. Dan minta bantuan kepada masyarakat Tondei Satu, agar supaya bisa mendukung kami, memotivasi, supaya apa yang menjadi keluhan masyarakat Tondei Satu bisa tercapai,” tegasnya.

Warga Jaga 5 Tondei Satu, Lody Sengkey menjelaskan, secara pribadi ia telah menjelaskan hal-hal terkait permasalahan yang terjadi di desa mereka. Menurutnya, sampai saat ini, pemerintah desa sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat.

“Setelah saya menerima informasi dari LP KPK, saya sebagai pribadi telah menyampaikan sesuatu kepada LP KPK bahwa di desa Tondei Satu perlu didampingi atau dikunjungi oleh LP KPK. Sesuai dengan apa yang telah menjadi bahan perbincangan di kampung ini, yang mana pemerintah desa sampai saat ini tidak ada keberpihakan kepada kami sebagai warga,” tutur Sengkey.

Ia membenarkan jika LP KPK telah turun langsung dan berbincang dengan warga. Sengkey mengharapkan agar LSM ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

“Maka dengan itu kami telah berkoordinasi dengan LP KPK. Dan mereka sudah turun di desa kami dan telah berbincang dengan kami sebagai warga. Setelah kami menyampaikan masalah, hal-hal terkait masalah yang terjadi di desa kami, ditambah lagi dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh BPD selaku tempat kami membawa aspirasi. LP KPK telah menerima apa yang kami sampaikan,” tambahnya.

“Kami mengharapkan, kiranya membantu kami sebagai warga untuk membantu dalam hal proses lanjutan hukum. Karena kami masyarakat yang belum memahami bagaimana mendapat pendampingan hukum oleh pihak pengadilan yang menangani ini. Jadi sekiranya membantu kami mempercepat proses yang terjadi,” harap Sengkey. (Tim MN)