Terkait Pengelolaan Dana Desa, Korompis Tegaskan Hal Ini Pada Hukum Tua di Langowan Barat

MANGUNINEWS.COM, Langowan Barat –  Sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2012, desa terbentuk karena adanya masyarakat dan wilayahnya, maka tentunya ada pemerintahan pasti ada anggaran, terkait hal anggaran pembangunan desa, dalam pengelolaan dana desa harus transparan dan diketahui oleh masyarkat desa.

Untuk diketahui Pengunaan Dana desa untuk kebutuhan dasar termasuk Pos kesehatan desa, Posyandu dan Paud, serta dalam pembangunan sarana dan prasarana desa diantaranya sanitasi lingkungan, irigasi dan drainase dan lainnya.

Maka sesuai tugas kajari, memiliki tugas dalam pengawasan dalam pembangunan, baik secara formal dan tentunya juga berdasarkan MOU, maka Kejari turut serta dalam pengawasan dalam pengelolaan pengunaan dana desa.

Berdasarkan juga pemberitahuan Kajari Minahasa, akan Membuat program desa-desa binaan, berdasarkan dari laporan-laporan dari PMD dan Inspektort. Agar desa ini bisa dibina dan menjadi contoh bagi desa yang lain, dikarenakan alasan pembinaan karena kurangnya Sumber Daya Manusia SDM dari desa tersebut.

“Terkait hal ini ditegaskan bagi Pemerintah desa dalam hal ini Hukum tua, dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa harus tranparan agar diketahui oleh masyarakat dan para perangkat desa, dan tokoh masyarakat, “Tegas Kajari Minahasa Melalui Kasat Intel Yosi Korompis SH, saat memberikan materi pada kegiatan Sosialisasi Pengunaan Dana Desa Tahun 2021 dibeberapa tempat berbeda di Kecamatan Langowan Barat, Kamis (14/10/21).

Menurut Korompis, pengelolaan anggaran Dana Desa, harus sesuai dengan empat Azas. “Jadi ke empat Azas ini diantaranya
Asas transparan,  masyarakat mengetahui anggaran yang akan dikerjakan, dan
Asas akuntabel yakni perwujutan pertangung jawaban dan Asas Partisipasi serta  tertip dalam anggaran, “Jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya juga terkait Proyek-proyek yang sering diproduksi oleh kepala desa diminta tidak ada pemotongan.

“Proyek ini misalnya bantuan-bantuan yang diusulkan kepada pemerintah dan bantuan ini harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut, “terangnya.

Adapun dalam memberikan data bantuan Pemerintah desa harus lebih selektif lagi dalam memberikan bantuan.

“Selektif dalam artian, jeli melihat masyarakat mana yang pantas mendapatkan bantuan yang bisa digunakan secara positif dan bukan memberikan bantuan ini kepada warga yang hanya mengunakan dalam hal-hal negatif sebagai contoh tidak memberikan bantuan bagi warga yang mempunyai hobi berjudi dan hal negatif lainnya, Ujar Kasat Intel, sembari menyampaikan Jika ada keinginan untuk konsultasi terkait dana desa bisa berkonsultasi kepada kami melalui nomor 082114828422.

Penulis: Safen

Editor: Lefrando Gosal