Tiga Tahun Kepemimpinan, Nawacita BPJS Gratis ROR-RD Tidak Berjalan Mulus

BPJS Kesehatan Pertanyakan Komitmen Pemkab Minahasa

Manguninews.com, Tondano – Memasuki tahun ke 3 kepemimpinan, Nawacita Bupati Royke Octavian Roring dan Wakil Bupati Robby Dondokambey (ROR-RD) di bidang kesehatan tidak terlaksana secara maksimal. Meski masuk dalam deretan 22 program unggulan nawacita ROR RD, BPJS gratis tidak berjalan sesuai harapan bahkan berdampak buruk bagi masyarakat.

Dari data yang dihimpun, pada tahun 2020 ini sederet persoalan yang ditimbulkan melalui program BPJS gratis bermunculan. Diantaranya, keluhan masyarakat yang kaget karena tidak memperoleh informasi bahwa program BPJS Gratis telah dihentikan oleh Pemkab Minahasa. Selain itu, tahun 2020 ini mencatat keluhan-keluhan warga karena kartu BPJS kesehatan tidak lagi aktif. Dampaknya warga yang mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan harus membayar biaya perawatan secara mandiri bahkan ada yang mencapai puluhan juta rupiah.

Tak hanya itu, tahun 2021, Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPJS Kesehatan dengan Pemkab Minahasa terancam ditangguhkan. Hal itu lantaran Pemkab Minahasa masih memiliki hutang sekitar 10 Miliar lebih. Dan jika hal itu terjadi, akan ada puluhan ribu warga Minahasa yang didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bakal tidak berlaku lagi. Dengan begitu, secara otomatis, puluhan ribu warga Minahasa tidak akan mendapat pelayanan di seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Tondano.

Meski sejak April 2020 hutang BPJS Kesehatan belum dibayarkan Pemkab Minahasa, Komitmen BPJS Kesehatan Cabang Tondano untuk tetap melayani masyarakat hingga bulan Desember 2020 tetap dilaksanakan sesuai PKS yang ditanda tangani. Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan komitmen Pemkab Minahasa. Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Efran Chandra Nugraha, Minggu (13/12).

“Kalau posisi hutang, kami tunggu komitmen pemdanya. Kami berupaya terus menunggu komitmen Pemda seperti apa dan kalau dari BPJS sendiri komitmen memberikan pelayanan kepada pesertanya tetap aktif sampai berakhir PKS di akhir Desember. Kami terus menyampaikan tagihan sesuai PKS,” kata Erfan.

Dirinya juga sangat menyayangkan karena hingga saat ini, pihak BPJS Kesehatan belum menerima surat atau pemberitahuan dari Pemkab Minahasa sehingga posisi BPJS Kesehatan tetap sesuai dengan isi PKS yang ditanda tangani bersama. Jika kemudian tidak ada penyelesaian, maka BPJS Kesehatan tidak akan melanjutkan kerja sama dengan Pemkab Minahasa.

“PKS dengan Pemkab Minahasa berakhir bulan Desember ini dan setiap tahun diperpanjang. Makanya seperti saya bilang tadi kalau BPJS Kesehatan komitmen terus memberikan layanan sampai dengan akhir Desember walau belum dibayarkan iuran. Namun untuk perpanjangan di tahun 2021 akan dievaluasi kembali sampai hutang terbayarkan,” tutup Erfan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Minahasa, Denny Mangala ketika dimintai keterangan soal hutang tersebut mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan Tondano. Bahwa hutang tersebut akan dibayarkan pada tahun 2021.

“Kita sudah jelaskan kepada pihak BPJS Kesehatan Tondano, bahwa hutang itu akan dibayarkan di bulan Januari tahun 2021. Karena hutang tersebut sudah dianggarkan di APBD 2021,” jelasnya.

Mangala berharap kerjasama ini bisa berlanjut di tahun 2021. “Makanya kita akan upayakan untuk menyelesaikan. Jika ada dana masuk, hutang bulan Mei akan dibayarkan. Tapi tidak untuk sampai Desember, karena dananya tidak cukup,” pungkasnya. (Kelly Korengkeng)