US Tantangan Sekolah Mengimplementasi Kebijakan Mendikbud

135

MANGUNINEWS.COM, Tomohon – Di peghujung 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan ‘Merdeka Belajar’. Salah satunya, Ujian Sekolah (US). Kebijakan ini bertujuan agar guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa.

Kebijakan tersebut langsung direspon sekolah-sekolah, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen 1 Tomohon. “Standar penilaian memang ada Ujian Sekolah. Cuma beberapa tahun kemarin karena ada suplemen soal dari kementerian maka istilahnya jadi USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional). Sekarang ada Ujian Sekolah sesuai petunjuk BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), ujian diserahkan ke sekolah. Jadi penyusunan soalnya di sekolah,” kata Kepala Sekolah SMA Kristen 1 Tomohon, Ferly J. W. Rau, S.Pd.

Dijelaskan, US yang mulai berlaku tahun 2020 ini, berbeda dengan USBN. “Kan ketika USBN maka kewenangan sekolah 75 persen soal, kewenangan pemerintah 25 persen. Sekarang kewenangan sepenuhnya ada di sekolah,” terangnya.

Diketahui kebijakan Mendikbud, US bukan penilaian melulu ujian tertulis tapi untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan atau tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya.

Menurut Rau, saat ini tinggal bagaimana sekolah mengimplementasikan kebijakan tersebut. “Sekarang tinggal bagaimana sekolah mengimplementasi itu. Sekolah-sekolah memang mengimplementasikan itu terkesan hanya ke soal-soal, padahal tidak sebatas itu. Kalau peraturan tentang penilaian, kan penilaian itu bisa berbentuk tertulis, bisa berupa unjuk proyek, ujuk kerja, protofolio. Itu kalau mau diperluas,” papar Rau.

“Sekarang ada peraturan BSNP POS (Prosedur Operasi Standar) Ujian Sekolah. Jadi tidak lagi terbit POS USBN. Tinggal sekolah mengimplementasikan itu. Contoh, kini sekolah menyusun indikator soal. Inikan bisa diterjemahkan menjadi soal tertulis, soal praktek, unjuk kerja, fortofolio. Bergantung kesiapan setiap sekolah,” jelasnya lebih lanjut.

Rau berpendapat, ketika US diserakan ke sekolah, ini salah satu sebenarnya bagaimana sekolah mengimplementasi ‘Merdeka Belajar’. “Jadi ketika diberi kewenangan untuk melaksanakan Ujian Sekolah secara mandiri, ada tanggung jawab moril sekolah untuk melaksanakan itu. Jangan ada kesan, ketika diserahkan ke sekolah, kualitas Ujian Sekolah itu turun. Tapi ketika itu diserahkan ke sekolah, kualitas ujian ini harus jadi lebih baik,” tandasnya.

Diakui, ada kemungkinan sekolah tertentu akan mengalami kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. “Jadi, misalnya kompetensi tertentu diharapkan perserta didik bisa mempraktekkan maka di Ujian Sekolah tagihannya menuntut praktek. Walaupaun memang ada sekolah tertentu yang mungkin akan mengalami kendala. Kalau kita di SMA Kristen 1 Tomohon tidak ada masalah. Mau tertulis atau tidak tertulis. Karena sumber daya sekolah, baik peralatan maupun tenaga guru, memadai. Cuma kendala sekolah lain, misalnya mata pelajaran tertentu paling tidak diajarkan guru yang mempunyai backround mata pelajaran. Itu persoalannya,” tutur Rau.

Sebelumnya, Ketua BSNP, Dr Abdul Muti menjelaskan jika ketentuan teknis pelaksanaan ujian sekolah sudah ada pada Permendikbud No 53/2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Permendikbud itu juga sudah memiliki acuan teknisnya berupa petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen. Ia menegaskan, acuan tersebut bisa dijadikan pegangan bagi sekolah untuk melaksanakan Ujian Sekolah. (tim man)