Wakil Rakyat Seriusi Masalah TKBM Labuan Uki, PT Conch Disorot

61

MANGUNINEWS.COM, Manado – Polemik keterlibatan tenaga kerja bongkar muat barang (TKBM) wilayah Labuan Uki, Bolaang Mongondow (Bolmong), terhadap kegiatan bongkar muat pada terminal khusus PT Conch North Sulawesi Cement (CSNC), ditanggap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

Aspirasi TKBM disikapi dengan serius walaupun perusahaan asal Tiongkok ini mangkir dalam pertemuan.

Hal itu diungkap Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi DPRD (Komisi II dan Komisi III) bersama Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi UKM, UPP Labuan Uki, PT. Conch dan Koperasi TKBM, di ruang serba guna DPRD Sulut, Jumat (3/7).

Menurutnya, aspirasi TKBM perlu disikapi dengan serius oleh PT Conch berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (PMP) nomor 152 tahun 2015 dan 20 tahun 2017 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Dirjen dan Satu Deputi.

“DPRD Sulut berharap dan berkeyakinan bahwa PT Conch dapat melibatkan koperasi TKBM Perintis Bahari Bolmong dalam kegiatan bongkar muat di terminal khusus PT Conch,” kata Victor Mailangkay.

“Perlu dilakukan rapat kerja lanjutan, itikad yang dihadiri oleh pihak terkait dengan hadirinya secara langsung PT Conch dengan lokasi rapat lanjutan di kantor DPRD Sulut atau di lokasi PT Conch. Inilah kesimpulan sementara kepada pimpinan, Komisi 2 dan Komisi 3 sehingga hasil pembicaraan dapat bertumbuh dan berkembang dalam rapat selanjutnya,” tandas politisi Nasdem Sulut ini.

Selain itu, Ketua Komisi 2 DPRD Sulut Cindy Wurangian menyampaikan, dirinya akan melihat hal itu sesuai aturan yang ada.

“Maka menurut penilaian saya, dari sisi aturan terminal khusus maka ada perlakuan khusus, itu disampaikan oleh pihak TKBM. Maka yang disampaikan dinas terkait tadi keliru dan ini merupakan sesuatu untuk kita dalami, kekeliruan itu ada dimana,” ungkap Wurangian.

“Dari tadi yang dibicarakan 3 dasar aturan SKB dari Dua Dirjen dan Satu Deputi kemudian ada PMP 20 dan ada satu lagi PMP 152 dan itu juga sudah dicantumkan sebagai salah satu poin kesimpulan sementara,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, perlu adanya penjelasan tentang aturan lain terkait permasalahan ini.

“Perlu diperjelas apakah ada aturan lain yang harus kita teliti juga di luar tiga aturan tadi sehingga sempat disampaikan tadi ada kekeliruan yang disampaikan oleh dinas terkait. Jika ada aturan selain tiga ini, perlu dicantumkan dalam kesimpulan sehingga menjadi dasar kita melakukan pembahasan atau kemungkinan kedua mungkin saja dari tiga aturan ini ada persepsi yang berbeda dari kalimat yang sama sehingga dinas menginterpretasi ke kiri dan TKBM menginterpretasi ke kanan,” terang Wurangian.

“Ini perlu diclearkan untuk membuat suatu kesimpulan dengan dasar yang jelas supaya tidak keliru dan usulan saya perlu ditambahkan, didalami dasar-dasar aturan di luar SKB Dua Dirjen Satu Deputi, PMP 152 dan PMP 25, apakah ada lagi aturan-aturan lain yang berhubungan dengan ini atau tidak,” tandas politisi Partai Golkar Sulut ini.

Hal senada pun diungkap oleh Ketua Komisi 3 DPRD Sulut Berty Kapojos. Menurutnya yang disampaikan oleh DPRD itu baik.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan pimpinan tadi. Apa yang wakil ketua katakan nantinya kita (DPRD, red) menyiapkan pasal-pasal yang kuat, seperti yang didapatkan pihak TKBM ada perbedaan-perbedaan. Agar supaya ini secara komprehensif dikaji semua pihak terkait, terlebih yang pokoknya PT Conch yang sampai saat ini belum ada,” kata Politisi PDI-P Sulut tersebut.

Sementara itu, pihak TKBM, khususnya Perintis Bahari Labuan Uki mengatakan, pertemuan ini tidak maksimal

“Jadi sebenarnya pertemuan ini kurang maksimal karena tidak hadirnya PT. Conch yang pada dasarnya objek kita hadir dalam rapat ini, terkait dengan pengelolaan terminal khusus yang ada di PT Conch. Jadi pada dasarnya yang perlu digaris bawahi  karena tadi sudah ada kesimpulan sementara yang disampaikan pimpinan rapat yaitu pihak Conch harus datang,” ungkap Sonny Papendang, Ketua TKBM Perintis Bahari Labuan Uki.

Dia juga menegaskan, dari hasil RDP ini terdapat hal-hal yang keliru. “Menurut kami, yang disebutkan ada tidak kecocokan misalnya pemberian tarif, padahal hal ini belum dibicarakan. Terkait dengan koperasi yang mengayomi tenaga kerja bongkar muat itu pada dasarnya kalau mereka bernaung dengan koperasi perlu ada jaminan-jaminan sosial apa itu kesehatan. Tapi kalau dilaksanakan oleh terminal khusus yang langsung dinaungi oleh Conch, apakah jaminan sosial itu melekat kepada mereka ? Itu yang harus kita coba bongkar lagi dan usahakan lagi,” terang Papendang.

“Dan kami sangat sayangkan karena tidak ada kehadiran PT Conch. Kalau dikatakan karena covid, kenapa pimpinan-pimpinan dewan itu melaksanakan secara virtual dan seharusnya pihak Conch melaksanakan secara virtual,” tandas Papendang. (Tim MN)