Warga Manado Pertanyakan Penyaluran Dana BPJS Kesehatan Dikemanakan

MANGUNINEWS.COM, Manado – Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), memblokir Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan, sepihak. Padahal KIS atau BPJS Kesehatan diperoleh warga lewat program jaminan kesehatan Presiden Joko Widodo, yakni sejuta Kartu KIS.

“Saya sebagai pasien kaget. Saat berobat ke rumah sakit Advent Teling Manado, tidak lagi mendapat perawatan medis sebagaimana mestinya. Kenapa? Ternyata KIS BPJS Kesehatan saya sudah diblokir. Ini info dari pihak managemen rumah sakit,” kata Voucke Lontaan, seorang pasien kepada wartawan.

Voucke mengatakan, sebagai pemegang Kartu Indonesia Sehat/BPJS kesehatan nomor 0001568000992, tentu kecewa.

“3 Agustus 2021 lalu kartu kesehatan ini masih bisa digunakan berobat. Tapi, saat ini sudah diblokir. Informasi diblokir sejak akhir September tahun ini,” jelasnya.

Menurut Voucke, informasi yang diterima pemblokiran tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kota Manado.

“Ini kok heran KIS/BPJS Kesehatan saya dibiayai dengan dana APBN, kenapa Pemkot Manado, dalam hal ini Wali Kota Manado membuat kebijakan sepihak memblokir KIS warga yang diperoleh lewat program Presiden Ir Joko Widodo. Apalagi ini masalah kemanusiaan,” tegasnya.

Pemblokiran juga dilakukan sepihak, tanpa pemberitahuan kepada masyarakat umum pemilik kartu tersebut. “Salah satu contoh saya, sewaktu masuk rumah sakit tidak mendapat perawatan medis. Padahal saya sangat berharap dengan kartu itu bisa dirawat. Nanti diberikan dana deposito baru dilayani. Bukan cuma saya, ada beberapa pasien yang mengeluh serupa,” ujarnya.

Voucke mempertanyakan, penyaluran dana kesehatan untuk KIS/BPJS kesehatan dikemanakan. Sebab, sejumlah warga pemegang KIS sudah diblokir Pemerintah Kota Manado.

“Pemerintahan Kota Manado saat ini bukan menyejahtrakan rakyat. Justru lebih membuat rakyat menderita. Contoh saja pemblokiran kartu KIS di bidang kesehatan, padahal kesehatan  sangat urgen. Saya siap bertanggungjawab apa yang saya sampaikan, karena saya alami sendiri. Ini fakta dan nyata, bukan hoaks,” tandasnya.

Voucke mengatakan, untuk mendapatkan pelayanan medis dirinya terpaksa merogoh kocek senilai Rp 500 ribu sebagai dana deposito. Sebab kalau tidak demikian, tidak mendapatkan perawatan pengobatan medis.

“Saya coba membayangkan bagaimana pasien yang datang mengandalkan Kartu Indonesia Sehat, terus sudah terblokir. Bagaimana mereka mau membayar biaya pengobatan. Susah kebijakan Pemerintah Kota Manado seperti ini,” ketusnya.

Menunut Voucke, bukan saja dirinya yang mengalami nasib seperti ini. Ada sejumlah warga yang mengantre menanyakan hal itu di BPJS Kesehatan Manado.

“Maaf Pak, saya hanya menginput data yang diterima dari Dinas Kesehatan Manado. Nama Bapak pada kartu KIS BPJS sudah terblokir sejak akhir September 2021. Begitu juga dengan nama anak. Kalau istri Bapak masih tercantum namanya,” kata Merry, seorang petugas di counter 2 Kantor BPJS Manado, saat dikonfirmasikan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Manado, Marini Kapoyos, ketika dihubungi terpisah di ruang kerjanya, mengatakan Dinas Kesehatan Manado tidak mengetahui validasi data warga yang memegang Kartu Indonesia Sehat/  BPJS Kesehatan.

“Pak, kami di Dinas Kesehatan tidak tahu menahu soal validasi data tersebut. Itu urusan Dinas Sosial. Data yang kami ajukan ke BPJS Kesehatan, itu sesuai dengan data dari Dinas Sosial. Soal ada pemblokiran itu bukan kewenangan kami,” katanya.

Dihubungi terpisah, seorang ASN Dinas  Sosial Kota Manado, tidak mengelak ketika ditanya adanya kebijakan Pemerintah Kota Manado tentang pemblokiran KIS/BPJS.

“Memang benar saat ini ada sejumlah warga untuk sementara kami blokir BPJS kesehatannya. Itu dilakukan untuk memvalidasi data. Ini sesuai kebijakan pemerintah kota, sebab ada pada KIS namanya masih tercantum tapi orangnya tidak tinggal lagi di kota Manado,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan, kenapa sejumlah nama KIS/BPJS Kesehatan diblokir, dia mengatakan pemblokiran itu hanya sementara saja.

“Ada sekitar 4.000 nama warga kota Manado yang masuk daftar tunggu untuk mendapatkan BPJS Kesehatan pemerintah. Ya, kalau nama Bapak (Voucke) pada Kartu BPJS Kesehatan mungkin terblokir karena kesalahan ketik. Kami Dinas Sosial juga mendapat data ini dari kelurahan,” kilahnya.

Penulis: Anugrah Pandey