MANGUNINEWS.COM, Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama DPRD Kabupaten Minahasa mulai membahas arah kebijakan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut ditandai dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa, Selasa (28/7/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa tersebut dihadiri Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS., MAP, dan Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Franky Wolayan, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Putri M. Pontororing, SE, dan Adrie Kamasi, SH., MH.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey mengatakan, KUA-PPAS merupakan dokumen penting sekaligus pedoman awal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, penyusunan dokumen tersebut harus diselaraskan dengan arah pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Melalui pembahasan KUA dan PPAS ini, kami berharap terjalin sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara tepat sasaran, efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Minahasa,” ujar Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan menegaskan bahwa lembaga legislatif akan menjalankan fungsi pembahasan anggaran secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berkomitmen membahas dokumen KUA-PPAS ini secara cermat dan objektif. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar APBD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat,” kata Franky.
Penyampaian KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD. Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD sebelum menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat turut dihadiri unsur Forkopimda atau yang mewakili, anggota DPRD Kabupaten Minahasa, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, tim ahli dan pakar DPRD, serta perwakilan instansi vertikal.
Seluruh rangkaian rapat berlangsung lancar dan menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pembangunan Minahasa yang berkelanjutan.(*)
